Cegah Covid -19, 30 Ribu Napi dan Anak Diusulkan Asimilasi dan Hak Integrasi

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Khawatir terpapar Covid -19, sebanyak 30 ribu lebu narapidana (Napi) dan anak-anak yang tengah menjalanipidana bakal menghirup udara bebas lebih cepat.  

“Mereka akan dikeluarkan dari tahanan melalui program  Assimilas di rumah dan mendapat hak Integrasi sebagai bagian pencegahan dam penyebaran Covid -19,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pemasyarakatan Nugroho,  di Jakarta,   Selasa (31/3).

Pernyataan Nugroho disampaikan usai teleconference dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan,  Kepala Rutan,  Lapadls dan LPKA seluruh Indonesia, di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Nugroho,  program itu diwujudkan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

Namun,  diingatkan Nugroho ketentuan itu berlaku kepada Napi dan anak,  yang masa dua pertiga pidananya jatuh pada, 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. 

“Pastinya pula tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing, ” tambahnya. 

Dia menjelaskan  pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM  No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Assimilasi dan Hak Integrasi  bagi Narapidana dan Anak.

“Kebijakan ini dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.”

Serta,  Keputusan No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Assimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

Terakhir,   Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang  hal yang sama.

BERLAKU HARI INI

Nugroho melanjutkan dengan keputusan tersebut, maka mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Napi dan Anak.

Sementara,  Bapas (Badan Pengawasan) melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, 29 Maret 2020, Napi dan Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang.

Lalu,  Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta  Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang. 

RENTAN TERPAPAR 

Nugroho mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Napi dan Anak di Lapas/Rutan/LPKA,  sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19.

“Narapidana/Anak yang terkait PP 99 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut,” tegasnya. 

Menurut dia,  kebijakan ini hanya untuk Napi dan Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing.

Sememtara itu,  Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi mengutarakan dari usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak, anggaran negara untuk kebutuhan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan dipastikan mengalami penghematan. 

“Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp260-an miliar, selain mengurangi angka overcrowding (kepadatan hunian), ” terangnya.

Angka tersebut hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp 32.000,00 biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dll) dikalikan 300.000 orang (ahi). 

Leave a Reply