Anggaran 405 Triliun, Komisi III DPR Dukung KPK Pidana Mati Koruptor Covid-19

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry serta digelar secara fisik dan virtual.

Sebelum membuka RDP, Herman menjelaskan, agenda rapat hari ini yaitu mendengarkan penjelasan pimpinan KPK terhadap pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

“Agenda rapat hari ini adalah mendengarkan penjelasan pimpinan KPK terkait langkah-langkah antisipatif KPK dalam pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah,” kata politikus senior PDIP tersebut.

Sementara itu, rapat tersebut dihadiri oleh 25 anggota Komisi III DPR RI.

Ketua KPK Firli Bahuri sendiri hadir secara fisik di ruang rapat Komisi III DPR RI.

“Menurut catatan Sekretariat Komisi III DPR RI, rapat hari ini dihadiri secara fisik dan virtual oleh 25 anggota dari 53 anggota Komisi III dari 9 fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi,” ucap Herman.

Seperti diketahui, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk penanganan virus corona atau Covid-19 sebesar Rp405 triliun.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam paparannya menegaskan, ancaman pidana mati bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19.

“Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” kata Firli.

Firli mengatakan, KPK akan bertindak tegas kepada para pelaku korupsi anggaran bencana Covid-19.

Menurutnya, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“KPK akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi. Terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana,” ucap Firli.

“Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana kami sampaikan di pembukaan salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi,” sambungnya.

KPK Diminta Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19

Seusai pemaparan Ketua KPK, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendorong KPK berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

“KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui jumlah anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah sangat besar yaitu mencapai Rp 405 Triliun,” ujar Herman.

Hanya, politikus asal Ende, Flores, NTT ini berpesan agar KPK tak hanya fokus pada penindakan setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran tersebut.

“Koordinasi antara KPK dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa dimonitor sejak awal,” tandas Herman.

Selain itu, lanjut Herman, KPK juga mesti memetakan dan mengantisipasi titik-titik yang rawan terjadi penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan anggaran ini.

Herman juga berharap, KPK dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya terkait pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga LKPP, BPK, dan BPKP.

“Pemberantasan korupsi tentu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, butuh kerjasama yang sinergis antara sesama lembaga penegak hukum,” ujar Herman.

“Saya yakin lembaga-lembaga penegak hukum kita, termasuk KPK, memiliki infrastruktur dan SDM yang mumpuni untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyelewengan anggaran Covid-19 ini. Tentu akan lebih baik bila terbangun kerjasama yang kuat dan efektif di antara mereka,” jelasnya.

Di sisi lain, Herman menyebut bahwa penguatan pada langkah antisipatif terkait pengawasan anggaran Covid-19 sekaligus menunjukkan komitmen KPK terhadap pencegahan kasus korupsi.

“Di bawah pimpinan Firli Bahuri, KPK berkomitmen untuk fokus pada upaya pencegahan. Langkah-langkah antisipatif dalam mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 merupakan momentum untuk membuktikan komitmen tersebut sekaligus menjawab keraguan publik,” ujar Herman.

Herman menambahkan, DPR RI tentu saja mendukung setiap upaya yang dilakukan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

“Kita memang masih dihantam oleh pandemi Covid-19, tetapi saya minta agar kinerja dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu karenanya,” pungkas Herman.

Kesimpulan Hasil RDP

  1. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran, serta melakukan penindakan secara tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan pemerintah yang luar biasa dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lainnya.
  2. Komisi III DPR RI mendesak KPK untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta Pemda yang mengelola anggaran penanganan Covid-19 untuk percepatan realisasi penggunaan anggaran, namun tetap dilakukan secara akuntabel dan tepat guna. (Daniel)

Leave a Reply