UMUM  

Kuasa Hukum: Usut Kasus Perampasan Tanah Milik Benny Tabalujan

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Ronny L. D. Janis selaku Kuasa Hukum, Benny Tabalujan dan PT Salve Veritate menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan di media atas perkara yang menimpa Kliennya.

“Klien kami bukanlah Mafia Tanah sebagaimana dituduh oleh Abdul Halim. Hal tersebut dikarenakan Klien kami adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Cakung Barat seluas 7,7 hektar, yang telah dimiliki oleh Keluarga Tabalujan ± 45 tahun, menguasai secara fisik, memanfaatkan tanah sebagaimana peruntukannya, tidak mengambil hak orang lain dengan melawan hukum serta selama ± 45 tahun telah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak dengan tepat waktu,” ujar Ronny L. D. Janis, dalam rilisnya, Sabtu 11 Juli 2020.

Ronny L. D. Janis, menjelaskan, pada tahun 2018 ada pihak yang bernama Abdul Halim mengaku memiliki hak atas tanah tersebut dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan pada tahun 1980 di Kecamatan Cakung.

“Bukti kepemilikan Klien kami atas tanah tersebut sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Jo. Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa SHGB milik Klien kami adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara tersebut, pihak BPN Jakarta Timur sebagai Tergugat menyatakan dan membuktikan bahwa SHGB milik Klien kami adalah sah, tidak ada cacat, serta memiliki kekuatan hukum,” paparnya.

Atas perbuatan Abdul Halim, lanjutnya, juga telah membuat Laporan Polisi nomor LP/4145/VII/2019/PMJ/Dit Reskrimus tanggal 10 Juli 2019 melalui Direktorat Kriminal Khusus Polada Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Pasal 264 dan/atau Pasal 266 dan/atau Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan Klien kami dan Keluarga Tabalujan bukan mafia tanah sebagaimana dituduhkan oleh Abdul Halim dikarenakan Klien kami sebagai pemilik sudah mempunyai hak atas tanah tersebut selama 45 tahun, menguasai secara fisik, memanfaatkan tanah sebagaimana peruntukannya serta melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak setiap tahunnya, tidak mengambil hak orang lain dengan melawan hukum,” ujarnya lagi.

Seperti diketahui, dari upaya yang dilakukuan oleh Abdul Halim, Subdit Harda Ditreskrimum malah menetapkan Benny dan satu orang lainnya menjadi tersangka. Kasubdit Harda AKBP M Gofur menyebutkan telah memanggilnya untuk diperiksa secara patut namun tidak hadir.

Atas ketidak hadiran Benny tersebut, Ronny menjelaskan bahwa kliennya terhalang oleh kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh Negara Australia. “Klien kami telah dipanggil sebagai Saksi dan ditetapkan sebagai Tersangka pada saat PSBB (Lockdown) sehubungan dengan Pandemi COVID 19. Benny Tabalujan sendiri kini tinggal di Australia yang memberlakukan lockdown sehingga tidak dapat menghadiri panggilan-panggilan penidik tersebut,” pungkasnya. (amin)

Leave a Reply