Soal Lapor ke Pimpinan, Jampidsus: Nanti Akan Ditanyakan Jaksa di Sidang

ICW Laporkan Penyidik Pinangki

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Kejaksaan Agung  tepis ada unsur kesengajaan untuk tidak memasukan fakta Oknum Jaksa Pinangki melapor ke Pimpinan usai bertemu Joko S. Tjandra saat buron,  di Malaysia.

“Yang menilai hasil penyidikan itu kan (jaksa) penuntut umum.  Kalau kurang (berkasnya)  dikembalikan. Itu teknis sifatnya, ” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)  Ali Mukartono,  di Gedung Bundar,  Kejagung,  Kamis (15/10) malam.

Menurut Ali,  adalah Hak ICW untuk melaporkan penanganan kasus Punangki ke Komisi Kejaksaan (Komjak) . 

“Itu tidak masalah. Sah-sah saja mereka laporin (ke Komjak),” ujar Ali,  yang dikenal cerdas dan berintegritas ini. 

Statement Ali Mukartono ini menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW)  ke Komisi Kejaksaan,  Rabu (14/10).

Dia melaporkan tiga jaksa berinisial SA  WT dan IP terkait dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam menangani Pinangki Sirna Malasari dalam kasus permohonan Fatwa MA. 

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut jaksa penyidik mendatangi tidakk menggali kebenaran materil dari keterangan Pinangki usai pertemuan dengan Joko,  12 November 2019.

Seperti,  kapasitas  Pinangki bisa bertemu Joko dan bisa mengurus Fatwa MA. Padahal,  pengajuan Fatwa diajukan lembaga (Kejagung). Lalu,  apa alasan membuat Joko percaya. 

Selain itu,  tim penyidik tidak mengejar pimpinan yang dilaporkan Pinangki usai bertemu Joko dan tidak mendalami para pihak,  seperti BR,  HA dan istilah Bapakmu (dan Bapaku).  

Terakhir,  tim penyidik tidak berkoordinasi dengan KPK. Padahal,  KPK sudah terbitkan supervisi (dan koordinasi),  4 September. 

LAPOR PIMPINAN

Tentang Pimpinan,  yang dilaporkan Pinangki usai bertemu Joko?

Ali meminta awak media menunggu persidangan (agenda,  pemeriksaan tersangka Pinangki).

“Tunggu sidang  saja.  Itu akan bunyi di persidangan, ” prediksi Ali. 

Begitu juga tentang kapasitas Pinangki yang hanya sebagai pejabat Eselon Tiga, tapi membuat Joko S. Tjandra percaya untuu mengurus Fatwa MA. 

“Nanti bunyi. Bunyi semuanya. Jaksa pasti akan tanyakan itu,” tuturnya menjawab pertanyaan wartawan. 

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  pada pembacaan surat dakwaan,  Rabu (23/9) disebut Pinangki telah menemui Joe Chan alias Joko S. Tjandra,  di Malaysia.

Kemudian,  disusul penyerahan Action Plan berisi 10 langkah aksi.  Dalam Action Plan disebut-sebut nama Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Mantan Ketua MA (Mahkamah Agung) Hatta Ali. 

Namun, semua tuduhan itu dibantah Pinangki dalam eksepsi (nota keberatan),  Rabu (30/9). Mulai catut nama Burhanuddin dan Hatta Ali hingga penerimaan uang 500 dolar AS. 

Bahkan, dengan berlinang air mata Pinangki meminta maaf kepada Burhanuddin dan Hatta Ali.

Bantahan Pinangki, termasuk,  di dalamnya proposal permohonan Fatwa MA yang berharga 100 juta dolar AS. Belakangan, disepakati 10 juta dolar AS.  (ahi) 

Leave a Reply