Jaksa Agung: Jangan Menimbulkan Proses Penegakan Hukum Serampangan

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Jaksa Agung ST. Burhanuddin minta Jajaran Adhyaksa lebih teliti dan cermat melaksanakan tugas Pra Penuntutan (Pratut).

Serta tetap  memperhatikan Petunjuk Teknis penanganan perkara. 

“Pahami secara saksama unsur-unsur delik dan bukti permulaan, jangan menimbulkan proses penegakan hukum yang serampangan, katanya, di Kejaksaan Agung.

Sebab, menurut Burhanuddin dalam kunjungan virtual kedua selama 2021 untuk mengevaluasi satuan kerja di daerah, Selasa (9/3) apa yang dilakukan akan menjadi refleksi keadilan di mata masyarakat.

Pada pengarahan pertama, 8 Februari 2021, Jaksa Agung telah menyampaikan berbagai hal antara lain, terkait Kejaksaan Digital, pembuatan Big Data, percepatan pendataan benda sitaan dan barang rampasan dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, dia mengingatkan lagi Pelaksanaan Perja No. 15/ 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perja ini untuk melindungi masyarakat kecil dan menghadirkan rasa keadilan.

“Saya minta kepada jaksa betul-betul menyerap makna dari Perja tersebut. Restorative Justice harus dipandang dari perspektif Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan, sebagai manusia kita harus menggunakannya dengan bijaksana dan rasa empati, hadirkan rasa keadilan pada setiap tahapan penyelesaian perkara, ” pesannya. 

Tentang, Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara), Burhanuddin instruksikan berkolaborasi dengan bidang intelijen untuk mencermati perkembangan terkait penyaluran Program Bantuan Sosial.

Seperti diketahui dari pemberitaan, program ini sempat tercoreng, setelah tertangkapnya Jajaran Kementerian Sosial oleh KPK dan Mensos Juliari Batubara menjadi tersangka.

Diduga bantuan sosial untuk Wong Cilik telah di-“Sunat” hingga Rp100 ribu bekerjasama dengan rekanan. Belum lagi jenis bantuan sembako patut diduga telah ditukar dengan KW 1.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung mengatakan kunjungan ini dimaksudkan ingin meninjau dan memastikan pelaksanaan dari setiap arahan yang telah disampaikan.

“Saya akan evaluasi secara berkala, sejauh mana tanggung jawab saudara dalam menjalankan kebijakan dan instruksi yang telah saya berikan. Hal ini tentunya akan menjadi bahan rujukan bagi pimpinan dalam menilai kinerja saudara, ”  tegasnya.

VAKSINASI

Pada bagian lain, Burhanuddin juga
perintahkan jajaran Intelijen dan Datun untuk optimal melakukan pengamanan dan pendampingan terhadap kegiatan vaksinasi.

Serta program-program berkaitan  dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pembangunan Strategis Nasional (PSN) di wilayah yang terdapat program PEN dan PSN.

Diungkapkan,  Program vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan selama 15 bulan dan berlangsung dalam 2 periode.

Periode 1,  dari Januari – April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Periode 2,  selama 11 bulan, April 2021 -Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat sebanyak 181,5 juta orang. 

SENANG DILAYANI

Sementara Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, yang mengikuti kunjungan virtual bersama jaksa agung muda (JAM) dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan menjelaskan lagi soal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK / WBBM).

Untung minta program ini jangan sampai dipandang sebagai beban atau keterpaksaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meraih predikat WBK/WBBM.

Sebaliknya, dapat menjadi budaya yang terbangun dengan sendirinya atas dasar kesadaran dan keikhlasan para ASN. 

“Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani, ” pungkasnya. (ahi)

Leave a Reply