PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan dugaan terjadinya kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.
Netty meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini dan tidak membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut jaminan perlindungan data peserta BPJS yang tidak bisa diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan,” kata Netty kepada para wartawan, Senin (24/5/2021).
Netty mengatakan, dalam data tersebut pasti terekam identitas seseorang yang seharusnya terlindungi dengan aman.
“Pihak BPJS Kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan. Pemerintah dan pihak berwenang harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan,” ujar politisi PKS ini.
Lebih jauh, Netty mengkhawatirkan kebocoran data BPJS Kesehatan ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah.
“Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target. Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri,” jelas Netty.
Netty menilai, dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat.
“Bisa jadi membuat masyarakat makin skeptis terhadap BPJS. Sudahlah masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi,” ucap Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini.
Netty juga berjanji akan mendorong segera dilakukannya investigasi mendalam atas adanya dugaan kebocoran jutaan data peserta BPJS Kesehatan ini.
“Saya meminta Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan agar memanggil jajaran Direksi BPJS Kesehatan guna menjelaskan kronologi dan duduk permasalahannya secara transparan sehingga muncul dugaan kasus jual beli data tersebut,” tegas Netty.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jabar 8 ini mengingatkan investigasi mendalam sangat penting dilakukan agar semua pihak tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian memalukan ini.
“Oknum maupun jaringan yang teribat harus menerima sanksi berat,” pungkas Netty Aher.
Sebelumnya, masyarakat digemparkan dengan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk di BPJS Kesehatan. Data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia. (Daniel)
