Kerugian Negara Skandal Asabri Rp22,78 T, BPK: Ada Kecurangan Pengelolaan Investasi

PORTALKRIMINAL.ID- JAKARTA: Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara dalam Skandal Asabri selama 2012 – 2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun (T). 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna sebut ada kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi pada PT. Asabri periode 2012-2019.

“Nilai  kerugian negara akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asabri (Persero),” kata Burhanuddin, di Kejaksaan Agung, Senin (31/5).

Angka ini tidak berbeda jauh dengan taksiran Burhanuddin sekitar Rp23,7 triliun usai menerima kunjungan Menneg BUMN Erick Thohir,  di Kejagung,  pertengahan Desember 2020.

Menurut dia,  angka Rp22,78 triliun adalah hasil Audit BPK, yang diajukan 15 Januari dan diterima hasilnya, 27 Mei 2021 lalu. 

“Dengan diterimanya audit kerugian negara, maka berkas perkara Asabri (atas nama 7 tersangka) dapat dilakukan pelimpahan tahap dua,  28 Mei lalu,” tuturnya usai menerima Audit dari Ketua BPK Agung Firman Sampurna. 

KECURANGAN 

Firman mengatakan angka kerugian keuangan negara ini bersifat nyata, pasti, dan merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut. 

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asabri (Persero) selama tahun 2012 – 2019, ” ungkapnya. 

Kecurangan dimaksud, berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan Reksadana. 

“Saham dan Reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT. Asabri (Persero),” pungkasnya. 

Sejauh ini baru 9 tersangka ditetapkan dalam Skandal Asabri. Perusahaan Manajemen Investasi dan atau Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini belum tersentuh.

Padahal, dalam Skandal Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp16, 81 triliun,  13 Korporasi (Perusahaan Manajemen Investasi) dan Pejabat OJK telah ditersangkakan dan perkaranya,  kini tengah berproses, di Pengadilan Tipikor Jakarta.(ahi) 

Leave a Reply