Lima Tersangka Pembobol Bank Kalbar Cabang Bengkayang Ditahan

HEADLINE KORUPSI

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar terus menggeliat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  Semua lini yang dinilai berbau “korupsi” disikat

Kali ini,  kasus pembobolan Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp8,2 miliar  kembali disasar.. Lima tersangka ditetapkan dan langsung dijebloskan ke tahanan,  Kamis (17/6) malam. 

Kasus ini pengembangan dari kasus Herry Murdiyanto, M. Rajali ( Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang) dan Selastio Ageng ( Kasi Kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan tujuh terdakwa lain, atas nama MY, SR, PP, SU, JDP, KU dan DWK

Sebelum ini,  tanpa ampun Kejati Kalbar juga telah menahan para tersangka kasus DPUTR Kerapang,  Senin (15/2/2021), kasus PTPN XIII,  Rabu (3/3) dan kasus Bansos alias Program Keluarga Harapan,  Jumat (23/4).

“Sikap tegas ini sebagai isyarat agar pihak lain tidak mencoba -coba melakukan tindak pidana korupsi. Tentu,  semua ditangani sesuai koridor hukum,  ” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)  Kalbar Masyhudi kepada Jakartanews. Id.,  Jumat (18/6) malam.

EMPAT TERSANGKA

Menurut Masyhudi,  sebenarnya ada lima tersangka yang ditahan, namun satu tersangka lain sudah berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) setempat. 

“Para tersangka berinisial AM,  AS,  AR,  SS dan TW. Mereka ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan,  ” ujarnya. 

AM adalah  Direktur CV. Parokang Pasuni (PP) yang menerima dana Kredit Pengadaan Barang atau Jasa (KPBJ) sebesar Rp226 juta untuk dua paket pekerjaan, AS (Direktur CV. Tuah Page (TP), menerima dana KPBJ  Rp113 juta untuk satu paket pekerjaan.

Lalu, AR (Pelaksana CV. Muara Usaha) menerima dana KPBJ  Rp339 juta untuk 3 paket pekerjaan, DD (Direktur CV. Sbintir ) menerima dana KPBJ  Rp226 juta untuk 2 paket pekerjaan dan TW (Direktur CV. Pelangi ), menerima dana KPBJ  Rp227 juta untuk 2 paket pekerjaan.

MODUS

Masyhudi menjelaskan modus perkara,  adalah
masing-masing tersangka menandatangani SPK yang isinya direkayasa atau fiktif.

Dalam SPK dibuat  seolah-olah terjadi proses pengadaan barang atau jasa penunjukan langsung (PL). Padahal, proses tersebut tidak pernah dilaksanakan.

“Sudah bisa ditebak,  karena proelyek fikrif,  maka pengembalian kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang macet alias tidak bisa dikembalikan. “

Masyhudi menambahkan dari dugaan kerugian negara Rp8,3 miliar,  sebanyak Rp3,3 miliar telah dipulihkan dari 30 SPK dari 18 Perusahaan dan dititipkan pada Bank Mandiri. 

“Sementara dari para tersangka belum. Ada barang bukti berupa uang yang disita, yang nantinya dihitung sebagai bagian pengembalian kerugian negara, ” pungkas Masyhudi. 

Kasus berawal dari 31 perusahaan mengajukan kredit untuk  74 paket pekerjaan fiktif ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang. 

Kredit yang diajukan,  adalah Kredit Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) dengan jaminan atau agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK), yang juga fiktif.

SPK itu, ditandatangani HM seolah-olah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kini dalam proses persidangan. Tersangka SUP (1 SPK) dan GUN (73 SPK) selaku Pengguna Anggaran Kemendes PDTT dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Dalam SPK itu dicantumkan  sumber anggaran proyek, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) tahun anggaran 2018.

Berikutnya,  para tersangka selaku Direktur perusahaan pemohon dan penerima KPBJ bersama-sama dengan tersangka MY dan SR mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan kredit, dengan jaminan SPK yang tidak sesuai fakta.(ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *