PN Jakarta Selatan Tolak Mentah-mentah Gugatan Keluarga Bentjok

HEADLINE MEJA HIJAU

PORTALKRIMiNAL.ID -JAKARTA: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tolak mentah-mentah gugatan keluarga Tersangka Asabri Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan pihak terkait.  

Pengadilan berpendapat penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atas 6 bidang tanah, di atasnya berdiri Hotel Brother Inn Sukoharjo dan Hotel Brother Inn Babarsari terkait Skandal Asabri sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Tunggal Akhmad Sayuti, SH.MH., saat membacakan putusan gugatan Praperadilan secara online, di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/7).

Pemohon gugatan adalah Karl  Manyaru selaku Pemohon I,  Fransisco Budi Handoko (Pemohon I) dan Jimmy Tjokrosaputro (Pemohon III). 

Gugatan tersebut diwakili Tim Advokat dari Law Office Fajar Gora and Partners. 

Termohon diwakili Jaksa Arjuna Meghanda.

Penyitaan atas kedua hotel dilakukan Kejaksaan Agung, dalam rangka pengembalian kerugian negara Skandal Asabri yang mencapai Rp22,78 triliun. 

Sampai kini,  nilai aset yang disita dari 9 tersangka sudah mencapai Rp14 triliun. 

Para pemohon mengajukan gugatan,  karena menganggap penyitaan atas 6 bidang tanah dan/atau bangunan di  dua tempat terpisah,  adalah tidak sah. 

Tanah dan /atau bangunan,  di Desa Gedangan, Grogol,  Sukoharjo,  Jateng yang diatasnya berdiri.bangunan  Hotel Brother Inn Sukoharjo. Pemegang Hak Guna Banguna (HGB) atas nama PT. Graha Solo Dlopo.

Satunya lagi,  1 bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 8893 seluas 488 m2 , di Desa Caturtunggal,  Depok, Sleman, Yogyakarta yang diatasnya berdiri Hotel Brother Inn Babarsari. Pemegang hak  nama Jimmy Tjokrosaputro.

PERTIMBANGAN

Pertimbangan hakim dalam putusannya, adalah menimbang kata penghubung “dan atau” dari Pasal 129 ayat (2) KUHAP dalam laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kata penghubung “dan atau” dapat diartikan sebagai “dan” dapat juga diartikan sebagai “atau”.

Dengan pengertian itu,  kehadiran Kepala Desa atau Ketua Lingkungan tidak bersifat imperatif, karena dapat dihadiri atau tidak dihadiri oleh kepala desa/ketua lingkungan.

Dengan demikian,   penyitaan oleh penyidik tanpa dihadiri serta berita acara penyitaan tidak ditandatangani oleh kepala desa/ketua lingkungan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang benda yang disita tersebut diserahkan secara sukarela oleh para pemohon kepada termohon 

Terkecuali,  pemohon tidak bersedia untuk menyerahkan barang untuk dilakukan penyitaan maka kehadiran kepala desa/ketua lingkungan menjadi bersifat imperatif.

Kemudian,  menimbang  Pasal 129 ayat (4) KUHAP,  maka Tanda Terima Barang/Benda Sitaan sama dengan Turunan Berita Acara.

Lalu,  menimbang Surat Edaran Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Tindak Pidana Korupsi hanya mengikat kepada lembaga Kejaksaan sebagai bahan pelaporan pimpinan bukan kewajiban termohon kepada pemohon kecuali yang diatur dalam KUHAP. 

Terakhir, menimbang Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP termohon melakukan penyitaan terhadap lahan milik Pemohon III yang disewa tidak bertentangan dengan hukum, karena masuk kepada materi pemeriksaan pokok perkara. (ahi) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *