Gugatan La Ode Dikabulkan, Kejati Sultra Segera Terbitkan Sprindik Baru

HEADLINE KORUPSI

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sulawesi Tenggara segera menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan)  baru untuk Dirut PT. Toshida Indonesia (TI). 

“Kita segera terbitkan Sprindik baru,  ” tegas Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)  Sultra Sarjono Turin saat dihubungi, di Jakarta,  Sabtu (31/7).

Penerbitan Sprindik baru untuk La Ode Sinarwan Oda (Dirut PT. TI) menyusul dikabulkan gugatan praperadilan (Prapid)  La Ode oleh PN. Kendari,  Sultra,  Kamis (29/7).

La Ode sempat dijadikan tersangka dan bahkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)  dalam kasus Penyalahgunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rrncana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)  PT. TI. 

Menurut Turin,  yang syarat pengalaman menghadapi kasus semacam itu akan memperbaiki terlebih dahulu kekurangan administrasi, yang dijadikan bahan pertimbangan putusan Prapid. 

“Kita perbaiki kekurangan administrasi yang jadi pertimbangan putusan Prapid. Lalu,  kita terbitkan Sprindik baru,  ” tukasnya. 

Berbeda dengan La Ode Sinarwan Oda,  tersangka lain dalam perkara yang sama Yasmin ditolak gugatan Prapid-nya. 

Yasmin adalah Kabid Minerba ESDM Pemprov Sultra.

Sedangkan dua tersangka lain,  atas nama Umar (General Manager PT. TI)  dan  Burhanuddkn (Eks. Plt Kadis ESDM Pemprov Sultra)  tidak mengajukan Prapid. 

Mereka bertiga telah ditahan di Rutan Kelas II A Kendari,  Sultra. 

Dugaan kerugian negara sekitar Rp151, 091 miliar. 

SPRINDIK BARU

Dalam sejarah,  penerbitan Sprindik baru usai dikalahkan dalam gugatan Prapid bukan hal baru.

Terakhir, terkait kasus La Nyalla,  berupa dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah, Kejati Jatim terbitkan Sprindik Baru,  Selasa (12/4/2016).

Meski,  terakhir La Nyalla dibebaskan pengadilan,  karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. 

Juga,  kasus Mobile -8 terkait kasus Restitusi Pajak antara PT. Djaja Nusantara dengan PT. Mobile-8, 2007 – 2008., Desember 2016.

Kejaksaan Agung menghormati putusan tersebut dan berencana akan menerbitkan Sprindik Baru, tapi sampai kini tidak ada khabar. 

Kuasa Hukum Mobile-8.berpendapat kasus yang terjadi murni kasus perpajakan dan masuk ranah PPNS Ditjen Pajak.  (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *