Wakil Jaksa Agung: Manajemen Resiko Faktor Penting Pencapaian Maturitas SPIP

HEADLINE UMUM

PORTALKRIMINAL.ID JAKARTA: Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi tegaskan unsur penilaian resiko penyumbang terbesar dalam ketidak berhasilan pencapaian level maturitas (kematangan) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). 

Menurut Untung,  persoalannya adalah manajemen resiko belum menjadi aktivitas keseharian dan karenanya budaya resiko harus dibangun. 

“Selain itu, tentunya struktur manajemen resiko juga memainkan peran penting dalam meningkatkan maturitas SPIP, ” katanya pada acara Webinar Peingkatan Maturitas SPIP Kejaksaan bertema Manajemen Resiko 2021, Selasa (14/9).

Acara yang digelar secara virtual dari ruang kerja Wakil Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta diikuti secara virtual oleh  Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Juga, acara ini diikuti  Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan serta  Tim Manajemen Resiko pada Satuan Kerja di setiap tingkatan Kejaksaan.

Pada kesempatan tersebut,  Untung mengungkapkan pada 2020 penilaian maturitas SPIP Kejaksaan menghasilkan skor sebesar 3,3034 dan unsur SPIP Kejaksaan  rata-rata telah mencapai level 3 (terdefinisi). 

“Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan tekhnis di lingkungan Kejaksaan. “

RUMAH BESAR

Wakil Jaksa Agung menjelaskan Reformasi Birokrasi merupakan “rumah besar” bagi pelaksanaan SPIP dan Manajemen Resiko, sebagaimana terdapat dalam komponen pengungkit yang dibagi menjadi 8 area perubahan, khususnya pada area penguatan pengawasan. 

“Area penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. “

Penerapan SPIP dan Manajemen Resiko berada pada indikator yang ada dalam “aspek pemenuhan” dan “aspek hasil antara” (dengan hasil penilaian SPIP). 

Terkait penerapan SPIP, di lingkungan Kejaksaan, masih menurut Untung dilakukan,  dengan memperhatikan kondisi yang sudah ada.  

Dia menyebut,  seperti telah terdapat peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP, telah dibangun lingkungan pengendalian dan telah dilakukan  pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

“Bahkan, Kejaksaan telah  menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kejaksaan, ” pungkasnya.  (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *