Pengamat Telekomunikasi: Sita Gedung Indosat atau Limpahkan Berkas Tersangka Korporasi ke Pengadilan

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Kejaksaan Agung tidak boleh takut untuk menyita Gedung PT. Indosat Tbk dan membekukan saham Indosat, bila memang hasil eksekusi pembayaran uang pengganti perkara PT. IM2 Tbk sebesar Rp1,3 belum mencukupi.

Pernyataan ini disampaikan Pengamat Telekomunikasi Denny AK menanggapi perkembangan eksekusi oleh Tim Jaksa Eksekutor dari Kejari Jakarta Selatan, Senin (29/11) lalu.

“Kejaksaan harus bersikap tegas agar tidak menjadi preseden buruk. Apalagi, jelas PT. IM2 Tbk adalah anak usaha PT. Indosat Tbk, ” katanya, Kamis (23/12).

Selain itu, tambah Denny upaya tersebut  untuk memenuhi pengembalian kerugian keuangan negara.

“Landasan yuridis jelas. Perkara sudah berkekuatan hukum (inkrach), ” tegasnya.

Seperti disampaikan Kapuspenkum Leonard EE. Simanjuntak, Kamis (2/12) eksekusi uang pengganti dalam perkara Indar Atmanto (Mantan Presdir PT. IM2) baru berupa uang Rp7,7 miliar dan 72, 8 ribu dolar AS yang bisa dibawa pulang (disetor ke kas negara, Red).

Sisanya, berupa aset dan bangunan Kantor PT. IM2 di Ragunan, Jakarta Selatan beserta alat penunjang kantor,  dokumen piutang PT. IM2 sebesar Rp77, 694 miliar.

Terhadap aset-aset PT. IM2 dalam status sita eksekusi akan dilelang guna pembayaran uang pengganti Rp1,3 triliun. 

PENGADILAN

Masih kata Denny, bila upaya pertama menyita Gedung dan membekukan Saham Indosat sesuai dengan kekurangan aset yang disita dan atau diekskusi, tidak dapat dilakukan, maka tiada cara lain melimpahkan berkas perkara tersangka korporasi (PT. Indosat, Tbk) ke pengadilan.

“Dengan demikian, akan lebih mudah langkah Kejaksaan untuk menyita aset Indosat dan bekukan saham Indosat dalam rangka pembayaran uang pengganti. “

Tentunya pula, upaya tersebut disertai dengan melimpahkan berkas perkara tiga tersangka lain atas nama Mantan Dirut Indosat Hary Sasongko dan Johny Swandy Sjam serta Mantan Wakil Dirut Indosat Kaizad B. Herjee ke pengadilan.

“Semua dimaksudkan untuk memberi efek jera. Juga sesuai prinsip hukum bahwa semua sama di depan hukum, ” kata Denny yang juga berprofesi Advokat

BEKUKAN

Terkait dugaan belum mencukupi pembayaran uang pengganti, menurut Denny seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informasi membekukan
seluruh izin Frekuensi dan Izin lainnya yang diperoleh dari kementerian tersebut.

Sementara, Kementerian Keuangan harus meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak menyetujui merger Indosat dengan 3. 

“Untuk KPPU seharusnya juga sama tidak memberikan restu merger mengingat status tersangka korporasi masih melekat pada Indosat. “

Status tersangka korporasi membuktikan Indosat tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporated governance).

“Hal ini tidak sejalan dengan aturan di Bursa Efek, ” pungkasnya. (ahi).

Leave a Reply