Sepanjang 2021, KPK Tetapkan 123 Orang Tersangka Korupsi

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Sepanjang tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 123 orang tersangka korupsi.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Awalnya, Firli menjelaskan capaian KPK pada 2021, di mana telah melakukan penyelidikan kasus korupsi sebanyak 127 perkara.

“Di penindakan, kami ingin sampaikan secara gamblang, tahun 2021 penyelidikan dilakukan oleh KPK 127 perkara, dari target 120 perkara,” kata Firli.

Firli mengungkapkan, dari 127 perkara tersebut, sebanyak 108 perkara masih ke tahap penyidikan.

Kemudian sebanyak 122 perkara saat ini masuk tahap penuntutan, 95 perkara inkracht di pengadilan, dan 95 perkara masuk tahap eksekusi.

“Dengan jumlah tersangka di tahun 2021 yang dilakukan penanganan oleh KPK sebanyak 123 orang,” ujar Firli.

Selain itu, ungkap Firli, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara pada tahun 2021 sebanyak Rp416,9 miliar dari upaya penindakan.

Firli menyatakan, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diselamatkan KPK sebanyak Rp203,29 miliar.

“Kembalian kerugian negara total pemulihan kerugian negara Rp416,9 miliar ini yang bisa diselamatkan oleh KPK melalui upaya upaya penindakan. Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 203,29 M,” tandas Firli.

KPK Rekrut 61 JPU

Firli menuturkan, pihaknya merekrut 61 jaksa penuntut umum (JPU) yang telah memenuhi syarat.

Firli menyebut, rekrutan tambahan jaksa itu penting karena selama ini KPK mengalami bottleneck atau kemandekan pasca penyidikan.

“Beberapa waktu lalu kami mendapatkan tambahan dari Kejaksaan Agung RI sebanyak 61 JPU bergabung di KPK karena telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus dan dalam waktu dekat kita akan melakukan pelantikan terhadap JPU,” beber alumni Akpol 1990 ini.

Firli menjelaskan, KPK menyeleksi 70 orang jaksa, dan hasilnya 61 jaksa yang dinyatakan lulus.

Dirinya menyebut pihaknya bakal segera melantik 61 JPU tersebut.

“Kenapa ini menjadi penting? Karena kami mengalami bottleneck terkait dengan penyelesaian perkara setelah pasca penyidikan, berkas perkara selesai tetapi JPU berkurang,” ungkap mantan Kabaharkam Mabes Polri ini.

“Maka perlu kami tambah penuntut umum. Alhamdulillah dipenuhi dari 70 orang jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia, kita lakukan seleksi, 61 bisa bergabung dengan KPK. Di samping itu ada pegawai negeri lain yang bergabung dengan KPK,” pungkas Firli Bahuri. (Daniel)

Leave a Reply