JPU Perkara Pembunuhan 6 Laskar FPI Ajukan Kasasi

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Akhirnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan (Kasasi) atas putusan bebas dua terdakwa perkara Pembunuhan Laskar FPI alias kasus KM. 50.

Pernyataan sikap ini satu hari, sebelum batas waktu 7 hari untuk menentukan sikap atas putusan bebas terdakwa Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadan.

Seperti diketahui, Majelis Hakim PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan (Jaksel) telah memutus bebas kedua terdakwa, Jumat (18/3).

“JPU secara resmi, Kamis (24/3) mengajukan kasasi atas putusan bebas kedua terdakwa,” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, di Jakarta, Kamis malam.

Dalam amar putusan majelis hakim, Jumat (18/3) dilatakan kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menyatakan perbuatan kedua terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excees).

Oleh karena itu, majelis menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenar dan pemaaf.

PERTIMBANGAN

Ketut mengatakan pertimbangan kasasi,
JPU menganggap Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan terdapat kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam ketentuan dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai syarat pemeriksaan kasasi

Diantaranya, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (umumnya mengenai hukum pidana materiil atau mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana yang dibuktikan di persidangan, termasuk didalamnya mengenai hukum pembuktian (penggunaan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya untuk memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana).

Lalu, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP) uraian permasalahannya mengenai hukum acara pidana yang umumnya terkait tata cara persidangan.

Kemudian, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, berhubungan dengan kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif (vide Pasal 84, 85, dan 86 KUHAP).

“Majelis Hakim tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat yang telah dibuktikan dan dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.”

“Sehingga membuat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Briptu Fikri Ramadan dan Terdakwa Ipda PDA Yusmin Ohorella dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess),” tambahnya.

CERITA KARANGAN

Menurut Ketut, JPU menilai Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dalam keputusan didasarkan pada rangkaian kebohongan atau cerita karangan yang dilakukan kedua terdakwa.

Dalam artian, tidak didasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri dan alat bukti.

“Adapun alasan kasasi adalah seperti diatur Pasal 253 ayat (1) KUHAP serta dalam rangka mencari kebenaran materiil oleh Mahkamah Agung sebagai benteng peradilan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” pungkasnya.

Perkara Unlawful Killing (versi Amnesty International Indonesia, Red , terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari, di KM. 50 Tol Jakarta – Cikampek.

Kedua terdakwa dijerat dijerat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primair).

Selain itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (subsidair).

Ancaman hukuman adalah 15 tahun (Pasal 338) dan atau 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). (ahi)

Leave a Reply