DPD Apresiasi Pembentukan Rumah Restorative Justice Oleh Kejaksaan

PORTAlKRIMINAL.ID-JAKARTA: Komite I DPD mengapresiasi langkah Kejaksaan dalam membentuk Rumah Restorative Justice (RJ).

Apresiasi disampaikan Komite I DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam kesimpulan hasil Rapat Kerja dengan Wakil Jaksa Agung,  di Jakarta,  Senin (4/4).

Rabu (16/3) Jaksa Agung Burhanuddin resmikan 31 Rumah RJ se-Indonesia,  termasuk Omah Kampoeng Perdamaian,  di Solo yang diresmikan Kajati Jateng Andi Herman. 

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin H. Fahrul Fazi, Wakil Jaksa Agung Sunarta didampingi Jaksa Agung Muda (JAM)  Pidum Fadil Zumhana dan JAM Pidsus Febrie Adriansyah.

Kesimpulan lain,  adalah Komite I DPD  mendukung Kejaksaan  dalam upaya percepatan penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Serta, mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Restorative Justice sebagai upaya unifikasi hukum dalam mekanisme penegakan Restorative Justice.

RESTORATIVE JUSTICE

Sunarta menjelaskan sejak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), hingga saat ini jumlah perkara diajukan penghentian penuntutan melalui pendekatan RJ,  sebanyak 999 perkara.

Dari jumlah yang diajukan tersebut sebanyak 907 perkara disetujui dihentikan penuntutannya dengan mekanisme keadilan restoratif. 

“Jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan banyaknya perkara pidana yang ada, karena proses penghentian penuntutan berdasarkan RJ dilakukan secara sangat selektif.”

Dia menambahkan  penyelesaian perkara melalui RJ  mendapat respon yang positif dari masyarakat.

“Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya permintaan agar penyelesaian perkara dilakukan melalui proses penghentian penuntutan berdasarkan RJ.”

RUMAH RJ

Pada kesempatan itu,  Sunarta juga menerangkan tentang pembentukan Rumah RJ,yang telah diresmikan oleh Jaksa Agung, Rabu (16/3).

Pembentukan Rumah RJ, menurut dia dapat menjadi sarana penyelesaian perkara di luar persidangan.

Dalam hal ini,  sebagai alternatif solusi memecahkan permasalahan penegakan hukum dalam perkara tertentu, yang belum dapat memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana. 

“Rumah Restorative Justice juga diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. “

“Untuk bersama-sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang membutuhkan keadilan, kemaslahatan, namun tetap tidak mengesampingkan kepastian hukum,” paparnya. 

PIDSUS

Disampaikan pula oleh Sunarta terkait perkara Pidana Khusus (Korupsi) telah menorehkan catatan ketika di akhir tahun 2021 berhasil membuat terobosan. 

Jajaran Pidsus dapat membuktikan unsur kerugian perekonomian negara dalam perkara penyalahgunaaan Impor Tekstil atas nama Terdakwa Irianto. 

“Dakwaan Jaksa diamini oleh Mahkamah Agung (MA)  melalui Putusan MA No: 4952K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Desember 2021, ” pungkas Sunarta. (ahi) 

Leave a Reply