Kecewa Kasus Migor, MAKI Berharap Kejati DKI Batalkan Penyerahan ke Bea Cukai

PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: MAKI
kecewa atas sikap Kejaksaan Tinggi DKI yang menyerahkan penanganan Mafia Minyak Goreng (Migor)  ke Bea dan Cukai (BC)  dengan alasan tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

“Kecewa sekali. Kecewa berat bisa disebut demikian,  ” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (6/4).

Sehari sebelumnya,  Kejaksaan Tinggi (Kejati)  berketetapan akan menyerahkan penanganan kasus Mafia Migor ke Bea dan Cukai,  karena terkait unsur Kepabeanan. 

Penyelidikan Mafia Migor dilakukan berdasar Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid), Rabu (16/3) No:Print- 848/M.1/Fd.1 /03/2021.

Boyamin beralasan Kejati DKI terlalu cepat bersikap tanpa mendalami lebih jauh dengan terus mengumpulkan alat bukti, paling tidak 5 bulan lagi. 

“Ini kan baru sebulan sudah diambil putusan. Harusnya, 5 bulan lagi. Tentu,  dibarengi pencarian dan pengumpulan alat bukti lebih serius,” tuturnya.

Oleh karena itu,  Boyamin berharap Kejati DKI membatalkan putusan menyerahkan kasus tersebut ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen BC.

“Saya sangat berharap sekali agar kasus semacam ini tidak menjadi preseden buruk dalam penanganan perkara korupsi ke depannya. “

Ada aneka cara dapat dilakukan,  mulai penelusuran dugaan ada -tidaknya gratifikasi, melakukan penyadapan dan terakhir delik Omisi. 

“Delik Omisi ini terkait dengan unsur penyertaan. Misalnya, pejabat yang harus melakukan sesuatu. Pengawasan misalnya,  tapi tidak dilakukan.”

Dia mencontohkan ekspor minyak goreng diduga oleh PT. AMJ and The Gangs dilakukan dengan kamuflase ekspor sayuran.

Supaya tidak cepat busuk,  sebab ekspor ke Hongkong butuh waktu 3 hari,  maka dikirim dengan kontainer berfasilitas Freezer. 

“Nyatanya,  dikirim dengan kontainer biasa, dan 23 kontainer lainnya sudah dieskpor ke Hongkong,” ujarnya buka-bukaan. 

PABEAN

Selasa (5/4), Kasipenkum Ashari Syam mengungkapkan Penyelidik pada Pidana Khusus (Pidsus) Kejati DKI menyerahkan hasil penyelidikan kasus ekspor minyak goreng kepada Penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama (KPU)  BC Tipe A Tanjung Priok.

Alasannya,  dari hasil penyelidikan disimpulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.AMJ dan perusahaan lainnya bukan merupakan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana kepabeanan.

“Kesimpulan Tim Penyelidik, disampaikan dihadapan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani dalam Gelar Perkara dipimpin Aspidsus Abdul Qohar,” pungkas Ashari. (ahi)

Leave a Reply