Kejati DKI Sita Sejumlah Alat Bukti Terkait Perkara Mafia Tanah Pertamina

Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Reda Manthovani. (Ist)

PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta  sita sejumlah barang bukti setelah melakukan penggeledahan di tiga tempat secara serentak terkait Mafia Tanah Pertamina. 

Langkah hukum tersebut dilakukan guna memperkaya alat bukti guna menetapkan tersangka perkara yang diduga merugikan negara sekitar Rp244, 6 miliar,  dalam waktu dekat.

Selain itu, secara bersamaan diperiksa satu orang saksi berstatus perangkat Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur dimana alm. RS Hadi Sopandi pernah bertempat tinggal sebelumnya. 

Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) diterbitkan, Senin (4/4) dengan nomor:Print-1018/M.1/Fd.1/04/ 2022.

Perkara ini murni buah karya Dr. Reda Manthovani setelah dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI, Selasa (2/3/2022).

Satu lagi perkara Mafia Tanah Cipayung diterbitkan Sprindik, Rabu (19/1) dan terakhir rencana memeriksa Notaris, awal April. Saksi diperiksa 34 orang.

Sementara dua kasus lain,  yakni Mafia Pelabuhan Tanjung Priok dan Mafia Minyak Goreng, yang sejak 6 April juga ditingkatkan ke penyidikan.

Sedangkan Mafia Migor terkait Bea Keluar diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai.

CIANJUR

Kasipenkum Ashari Syam mengatakan
penggeledahan yang dilakukan tim penyidik,  berlokasi di sejumlah desa,  di Cianjur,  Jawa Barat. 

Pertama, di tempat tinggal ALS yang terletak,di  Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

Kedua, di tempat tinggal S,  di Kampung Mekar Manik, Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabaputen Cianjur.

Terakhir, di tempat tinggal AYA, di Kampung Cibodas, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.

“Ketiga rumah yang digeledah merupakan Ahli Waris dari Alm. RS. Hadi Sopandi,” katanya,  Jumat (22/4) malam. 

Ashari menambahkan dari langkah hukum tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti terkait perkara Mafia Tanah Pertamina.

Diantaranya,  dokumen dan surat-surat tertentu yang terkait dengan identitas Ahli Waris, dokumen yang terkait tanah Pertamina yang terletak di Jl. Pemuda Jakarta Timur.

Serta, aset tanah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik saksi AYS dan benda-benda elektronik. 

FAKTA HUKUM

Ashari Syam mengungkapkan dalam proses penyidikan perkara tersebut banyak ditemukan fakta hukum, baik terkait identitas orang yang  mengaku sebagai pemilik tanah.

Serta, dugaan adanya uang pembayaran ganti rugi atas lahan di Jalan Pemuda,  Rawamangun,  Jakarta Timur mengalir kepada para pihak yang turut membantu memenangkan gugatan perdata Ahli Waris Alm. RS Hadi Sopandi terhadap Pertamina. 

“Fakta hukum pertama, adalah adanya dugaan pemalsuan identitas Alm. RS Hadi Sopandi,dimana yang bersangkutan bukanlah A Supandi yang merupakan pemilik asal dari tanah yang dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero).”

Kemudian, masih kata Ashari, juga ditemukan adanya perbuatan menyembunyikan identitas sebenarnya atas pemilik sah tanah dimaksud. 

“Fakta berikutnya,  Pembayaran ganti rugi tanah tersebut patut diduga mengalir kepada pihak-pihak yang turut serta membantu Ahli Waris dari alm. RS Hadi Sopandi dalam memenangkan gugatan perdata tanah milik PT. Pertamina (Persero) yang terletak di Jl. Pemuda, Jakarta Timur,” bebernya. 

OO BINTI MEDI

Kasus berawal pemanfaatan lahan milik PT. Pertamina seluas 1, 6 hektar, di Jalan Pemuda, Ramawangun, Jakarta Timur. 

Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai Maritime Training Center (MTC) seluas sekitar 4000 M², Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sekitar 4000 M² dan 20 unit rumah dinas perusahaan yang dipinjam pakai oleh Bappenas.

Pemanfaatan tersebut berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan tanah Nomor 58 Tanggal 18 September 1973. 

Masalah muncul, ketika  pada 2014, seorang bernama OO Binti Medi menggugat Pertamina ke Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 127/PDT.G/2014/ PN.Jkt.Tim. 
Penggugat, mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.230 M² dengan dasar surat tanah,  terdiri Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia No C 22 dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 28. 

Gugatan OO dikabulkan pengadilan tertuang dalam putusan No:  127/Pdt.G/ 2014/PN. Jkt.Tim jo No 162/PDT/2016/ PT.DKI jo No. 1774 K/PDT/2017 jo No. 795 PK/PDT/2019. 

Pertamina dihukum untuk  membayar ganti rugi tanah sebesar Rp244, 6 miliar. 

Belakangan,  terungkap  2 surat Verponding Indonesia dan 1 Surat Ketetapan Pajak  dasar gugatan oleh OO Binti Medi, diduga palsu. (ahi