Pengamat SGY Minta DPRD DKI Bentuk Pansus Soal Pemenangan Lelang Proyek JIS

Jakarta International Stadium (JIS). (Ist)

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Meski pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sudah selesai, namun pengamat kebijakan publik Sugiyanto menyarankan DPRD DKI Jakarta untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait proses pembangunan. Jakarta Internasional Stadium (JIS). Pasalnya dalam tender tersebut, pihak yang memenangkan tender memiliki nilai yang lebih mahal sebesar Rp 302 miliar.

“Ini lantaran PT Jakpro yang ditugasi Gubenur Anies untuk melaksanakan tender JIS memenangkan KSO Wika Gedung dengan harga tender lebih mahal Rp 302 miliar dari harga KSO Adhi Karya,” ujar Sugiyanto di Jakarta, Sabtu (7/5). Menurutnya, penetapan pemenang lelang, mestinya mempertimbangkan penawaran yang lebih murah. “Kalau ada yang lebih murah, kenapa cari yang lebih mahal?” imbuhnya.

Sugiyanto menyarankan kepada DPRD DKI Jakarta untuk membentuk Pansus guna mencari tahu duduk persoalan dipilihnya Wika sebagai pemenang proyek. Inilah beberapa faktor yang menurut pria yang akrab disapa SGY ini harus dipansuskan. “Pertama, PT Jakpro selalu mendapat suntikan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta melalui pengesahan APBD dari DPRD Jakarta,” kata Sugiyanto.

Kedua,  dana PMD tersebut diduga juga digunakan untuk pembangunan JIS. “Ketiga,  pada kenyataannya pembangunan JIS menggunakan Dana PEN dari program pemerintah pusat. Totalnya berkisar Rp 3,5 triliun digunakan untuk pembangunan JIS. Dengan demikian hampir 85,6 persen dana pembangunan JIS berasal dari bantuan pinjaman PEN,” bebernya. 

Adapun faktor keempat adalah dana pinjaman PEN tetap harus dikembalikan berikut bunganya. “Kelima,  pemenang lelang dengan harga lebih mahal tentunya tak lazim. Seharusnya tender lelang itu mencari harga termurah dengan tetap merujuk pada ketentuan spesifikasi yang ditentukan,” tandasnya. 

Atas hal tersebut, kata Sugiyanto,  sebaiknya Dewan segera membentuk Pansus untuk memastikan bahwa proses pembangunan JIS itu tak merugikan keuangan negara. (joko