Terkait Mafia Tanah Cipayung, Kejati DKI Geledah Kediaman Eks Pejabat Distamhut DKI

Tim Penyidik Kejati DKI geledah kediaman mantan Pejabat Dstamhut DKI Jakarta (Ist)

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Tim Penyidik Mafia Tanah Cipayung kembali mengeliat dengan menggeledah dan menyita sejumlah alat bukti di kediaman 
Mantan Pejabat Dinas Pertamanan dan Lahan Kota (Distamhut) DKI Jakarta 
.

Langkah ini bagian dari sikap tegas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Dr. Reda Manthovani.

“Kita bekerja profesional atas dasar fakta hukum, ” tegasnya, Jumat (20/5).

Mantan Pejabat Distamhut tersebut, adalah HH yang saat itu menjabat Kepala UPT Tanah Distamhut DKI.

Penggeledahan dan penyitaan dilakukan, di Kompleks Perumahan Mewah, Pesona Khayangan Depok, Jawa Barat. 

Kasipenkum Ashari Syam mengatakan dari langkah tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita barang bukti,  berupa beberapa dokumen penting, yaitu sertipikat, BPKP Mobil dan HP. 

“Upaya ini bagian pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung Jakarta Timur, ” katanya, secara terpisah.

Langkah ini dilakukan, setelah dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen, yang berhubungan dengan penyidikan yang tengah didalami yang disinyalir disimpan dan berada dirumah HH.

Ashari menambahkan tim penyidik hari ini berencana  melanjutkan penggeledahan dibeberapa tempat.

“Hal didasarkan adanya  kecurigaan sejumlah barang bukti  di senunlah tempat, yang bisa mendukung pembuktian untuk selanjutnya dapat menemukan tersangkanya, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (12/5) Kejati DKI menggeledah,di Cluster Anggrek 2, Blok M1-36E, Tirtajaya,  Depok, tempat tinggal JFR selaku Makelar.

Serta, Puri Cileungsi E-11/10, FT. 05/08, Kelurahan Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, tempat tinggal PWM (Pensiunan PNS pada Distamhut DKI).

Terakhir, Selasa (15/3) diperiksa Kepala Dinas Pertamanan dan Lahan Kota (Distamhut)  Pemprov DKI  Suzi M. Anwar, Mantan Kadis Distamhut DKI Djafar Muchlisin dan 7  saksi lainnya.

Sampai Selasa (15/3) sudah 34 orang saksi diperiksa perkara korupsi, yang merugikan negara sekitar Rp17,7 miliar, sejak disidik Rabu (19/1).

OKNUM DISTAMHUT

Seperti disampaikan Ashari, Jumat (13/5) dari hasil penyidikan didapat fakta bahwa JFR bersama Notaris LDS diduga telah mengatur harga terhadap 9  pemilik tanah di  Setu, Cipayung Jakarta Timur.

Notaris ini sempat disebut bakal diperiksa, awal April setelah 30 hari surat izin pemberitahuan ke Majelis Kehormatan Notaris DKI. Juga belum dicegah ke luar negeri.

Ke-9  pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1, 6 juta per-meter. Sedangkan harga yang diberikan kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2, 7 juta. 

“Diduga dari pembebasan lahan LDS dan JFR mengantongi sekitar Rp17,77 miliar lebih,” beber Ashari.

Tidak berhenti disitu, garong uang rakyat tersebut diduga juga mengalir ke sejumlah oknum Pejabat Distamhut Pemprov DKI dan Pihak Terkait.

“(Jadi) uang hasil pembebasan lahan Rp17,77 miliar juga mengalir ke sejumlah oknum Distamhut DKI dan Pihak Terkait,” akhirnya.

Siapa mereka?

“Kejati DKI harus membongkarnya agar tidak terulang di masa depan,” pinta Koordinator MAKI Boyamin Saiman secara terpisah.

Secara terang terang, dia sudah mendengar bisik-bisik tetangga tentang bancakan uang pembebasan lahan dan potongan uang proyek di muka hingga 20 persen lebih.

“Ini adalah momentum untuk mengusit sampai ke akarnya agar Rakyat tidak selalu dijadikan obyek untuk memperkaya diri. Sementara Rakyat makin kere,” pungkasnya. (ahi)