Anggota DPR Mulyanto Minta KPK dan Kejaksaan Fokus Bersihkan Oligarki

Anggota DPR Mulyanto. (Daniel)

PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta KPK dan kejaksaan fokus bersihkan pengaruh oligarki di semua lembaga pemerintahan.

Mulyanto menilai, keberadaan kaki tangan oligarki ini terbukti sangat merugikan negara dan rakyat.

“Kasus penangkapan LCW oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat minyak goreng (migor), tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait migor di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Sabtu (21/5/2022).

Menurut Kejakgung, ungkap Mulyanto, LCW yang aktor swasta, ternyata turut aktif dalam menentukan kebijakan prosedur distribusi dan kebijakan lain terkait minyak goreng.

Karena itu, Mulyanto mendesak KPK dan kejaksaan turun tangan meneliti dengan cermat kasus ini dan kasus serupa yang potensial terjadi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam kerangka pencegahan pemberantasan korupsi.

Menurut Mulyanto, kasus LCW bisa jadi merupakan fenomena gunung es dalam perumusan kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan dan pengusahaan komoditas strategis berbasis sumber daya alam (SDA) seperti minyak goreng, gula, minyak, gas, batubara, nikel, tembaga, timah, dan lain-lain.

“Dalam kasus ini, terjadi dimana aktor swasta turut menyetir dan mendiktekan kebijakan negara,” ulas Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Karenanya, imbau Mulyanto, KPK dan kejaksaan perlu serius turun tangan meneliti soal ini dalam rangka membangun good and clean governance, agar pengelolaan kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan berpihak pada oligarki.

“Kalau model pendekatan perumusan kebijakan negara seperti ini, kita khawatir yang diuntungkan bukanlah rakyat, tetapi konglomerat. Karena kebijakan negara disetir oleh pengusaha,” ingat Mulyanto.

Mulyanto mengatakan oknum-oknum swasta tersebut ditengarai yang membuka jalan bagi penetrasi dan penguasaan oligarki dalam pengusahaan SDA nasional.

Jadi jangan heran kalau publik menduga bahwa negara telah dikuasai oligarki,” tukas Anggota Baleg DPR RI ini.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menambahkan pemerintah alih-alih melakukan pendekatan research based policy tetapi malah melakukan oligarchy based policy.

“Kalau ini terjadi kan kacau-balau,” tandas Mulyanto.

Seperti diinformasikan tersangka baru Kejakgung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, LCW alias WH membuat jaksa heran.

Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyampaikan, LCW diduga sering mengikuti rapat-rapat penting di Kemendag, padahal statusnya adalah swasta.

Menurut Febrie, LCW memiliki hubungan khusus dengan IWW yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag. IWW sendiri sudah lebih dulu menjadi tersangka dalam perkara ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut LCW adalah pihak luar Kemendag, tetapi turut aktif dalam menentukan kebijakan prosedur distribusi minyak goreng. Kejakgung pun berjanji akan mengusut dalang di balik keterlibatan LCW. (Daniel)