Ungkap Konspirasi Mafia Tanah Pertamina, Kejati DKI Periksa Dubes hingga Polisi

Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Ahi)

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Ungkap dugaan konspirasi  perkara Mafia Tanah Pertamina, Dubes RI untuk Papua Nugini dan Kep. Salomon), Panitera, Pengacara dan Polisi diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Konspirasi atau dugaan permufakatan jahat dimaksud terkait bagi-bagi (bancakan) uang hasil eksekusi atas lahan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur sebesar Rp244,6 miliar (M) milik Pertamina.

Namun, hingga usai pemeriksaan para saksi tersebut belum seorang pun dijadikan tersangka atau dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri.

“Ini perkara menarik dan perlu dicermati. Kejati DKI harus ungkap hingga ke akarnya dan segera tetapkan tersangkanya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (30/5).

Para saksi yang diperiksa, terdiri ANS (Dubes RI untuk Papua Nugini) dan US (Saksi pada Sidang Perdata Gugatan Tanah Pertamina).

Serta, RP (Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur), AH (Pengacara) dan DS (Anggota Polda Metro Jaya).

Terkait membongkar para pihak yang diduga menerima uang hasil eksekusi, Kejati DKI gandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perkara ini disidik sejak 4 April sesuai Surat Perintah Penyidikan Kajati  DKI Jakarta Nomor : Print-1018/M.1/Fd.1 /04/2022.

Sebanyak 4 tempat telah digeledah dan disita sejumlah barang bukti dari tiga kediaman saksi di Cianjur, Jumat (22/4) dan terakhir, di kediaman Alm. Suprapto, di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (27/4).

TEMUKAN TERSANGKA

Sebelumnya, Kasipenkum Ashari Syam menjelaskan pemeriksaan kelima saksi adalah bagian untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi.

“Semua dalam rangkaian menemukan siapa pelaku atau tersangkanya,” tegasnya, Sabtu (28/5). 

Penetapan tersangka bakal makin cepat seiring hasil pemeriksaan saksi juga diperoleh adanya dokumen yang tidak benar sebagai identitas pemilik tanah dan alas hak tanah Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. 

Selain itu, seperti disampaikan Ashari, Selasa (26/4/)  dari nilai Rp 244,6 milyar atas pembayaran ganti rugi atas lahan di Jalan Pemuda , ahli waris hanya menerima setengahnya.

“Sisanya atau sebagian uang itu mengalir ke sejumlah pihak terkait yang diduga menjadi bancakan atas dimenangkan gugatan perdata di PN. Jakarta Timur. 

GUGATAN 

Kasus berawal pemanfaatan lahan milik PT. Pertamina seluas 1,6 hektar, di Jalan Pemuda, Ramawangun, Jakarta Timur. 

Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai Maritime Training Center (MTC) seluas sekitar 4000 M², Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sekitar 4000 M² dan 20 unit rumah dinas perusahaan yang dipinjam pakai oleh Bappenas.

Pemanfaatan tersebut berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan tanah Nomor 58 Tanggal 18 September 1973. 

Masalah kemudian muncul,  ketika  pada 2014, seorang bernama OO Binti Medi menggugat Pertamina ke Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 127/PDT.G/2014/ PN.Jkt.Tim. 
Penggugat, mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.230 M² dengan dasar surat tanah,  terdiri Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia No C 22 dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 28. 

Gugatan OO dikabulkan pengadilan tertuang dalam putusan No:  127/Pdt.G/ 2014/PN. Jkt.Tim jo No 162/PDT/2016/ PT.DKI jo No. 1774 K/PDT/2017 jo No. 795 PK/PDT/2019. 

Pertamina dihukum untuk  membayar ganti rugi tanah sebesar Rp244, 6 miliar, namun belakangan uang itu tidak dinikmati sepenuhnya oleh ahli waris.

Belakangan,  terungkap  2 surat Verponding Indonesia dan 1 Surat Ketetapan Pajak  dasar gugatan oleh OO Binti Medi, diduga palsu. 

Dengan demikian, mereka tidak berhak atas ganti rugi yang notabene uang negara (PT. Pertamina). Apalagi dibancak banyak pihak. (ahi)