Kapan Giliran Oknum Petinggi Lintas Kementerian Menyusul?

6 Importir Baja Dijadikan Tersangkap

PORTALkRIMINAL.ID -JAKARTA: Akhirnya, Enam Importir ditetapkan sebagai tersangka Skandal Impor Baja dalam kapasitas sebagai korporasi.

Bahkan, Kejaksaan Agung tidak hanya menjerat dengan tindak pidana korupsi (TPK), tapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah maju dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah dan Jajarannya diapresiasi Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

“Satu langkah maju dalam membongkar Skandal Impor Baja. MAKI apresiasi, ” katanya, Rabu (1/6).

Penetapan 6 Importir Baja atau Besi, Baja Paduan dan Produk Turunan 2016 – 2021 sesuai prediksi Jakartanews.id., Senin (30/5). 

Terakhir, Senin (30/5) ditetapkan T (Manajer PT. Merasati Logistik) sebagai tersangka menyusul TB (Kasubag TU Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu), Kementerian Perdagangan (Kemdag), Kamis (19/5).

Lalu, kapan oknum Petinggi di lintas kementerian yang patut diduga terlibat dalam skandal yang tidak tersentuh sejak 2016 – 2021 ?

Selain Petinggi Kemdag, juga telah diperiksa 3 Direktur pada Ditjen Bea dan Cukai dan Petinggi Kementerian Perindustrian (Kemprin).

Pertanyaan ini menyusul setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Kemdag dan 3 Kantor Importir, Senin (21/3)) serta Kemprin dan satu Kantor Importir, Rabu (30/3).

KONSPIRASI 

Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana mengungkapkan keenam korporasi yang ditetapkan tersangka, setelah diperoleh bukti yang cukup.

“Tim berkesimpulan cukup alasan untuk menjadikan 6 korporasi sebagai tersangka, ” tuturnya, Selasa (30/5).

Mereka, adalah PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, PT.
Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Perwira Adhitama Sejahtera dan PT. Prasasti Metal Utama.

“Keenam korporasi juga dijerat dengan TPPU selain tindak pidana korupsi,” tegas Ketut

Dia menuturkan peranan 6 tersangka bahwa kurun waktu antara tahun 2016 – 2021, mengajukan permohonan impor melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Meraseti Logistik Indonesia milik BHL (belum dijadikan tersangka, Red)

Guna meloloskan proses impor  BHL dan tersangka T mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Ditjen Daglu melalui tersangka TB.

Upaya dimaksud, untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN, yakni PT. Waskita Karya,  PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya dan PT. Pertamina Gas (Pertagas). 

“Dengan Sujel tersebut, maka pihak Bea dan Cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh ke-6 tersangka Korporasi,” paparnya.

Selanjutnya, berdasarkan Sujel yang diterbitkan Direktorat Impor, maka importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan  dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor dalam PI (Persetujuan Impor) yang dimiliki ke-6 Tersangka Korporasi.

“Besi atau baja dan baja paduan masuk ke  Indonesia, kemudian dijual ke Pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing, ” akhirinya.

PETINGGI

Petinggi atau Pejabat Tinggi Lintas Kementerian yang sudah  diperiksa, adalah  Direktur Impor, Ditjen Daglu, Kemdag Moga Simatupang, Senin (21/3) dan Sekretaris Direktur Impor  Hira Nur Syahadah.

Serta dari Jajaran Bea dan Cukai, terdiri Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa  Nirwala Dwi Heryanto, Rabu (23/3).

Lalu,  Untung Basuki (Direktur Fasilitas Kepabeanan dan R. Fadjar Donny Tjahjadi (Direktur Teknis Kepabeanan),   Selasa (22/3).

Jajaran Kementerian Perindustrian, Budi Santoso (Direktur Industri Logam Periode 2021-2022,  Ditjen Ilmate), Senin (18/4). (ahi)