Ketum PJI Minta  Pengurus PJI Tidak Ambil Keuntungan dari Anggota

Lantik PJI Jabar Periode 2022- 2024
PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Ketua Umum (Ketum) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Dr. Amir Yanto mengingatkan Jajaran Pengurus PJI di setiap tingkatan untuk tidak mengambil keuntungan dana (dari anggotanya.

Dia beralasan fungsi dan tugas utama dari Pengurus PJI, justru harus terus menyejahterakan dan memperjuangkan hak-hak anggota PJI.

“Oleh karena itu, saya berharap tidak ada cela untuk mengambil keuntungan dana di kepengurusan PJI, ” katanya saat melantik Pengurus PJI Jabar Periode 2022 – 2024, Jumat (3/5).

Sekaligus, tambah Amir yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) berharap pengurus  meminimalisasikan pengambilan anggaran dari iuran anggota, sebab PJI  adalah organisasi sosial.

“Oleh karena itu, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah PJI harus sinkron dalam proses penyusunan program dan setiap perihal harus dikomunikasikan dengan jelas antara Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah,” pintanya. 

WBK DAN WBBM

Pada kesempatan tersebut, Mantan Kapuspenkum ini juga berbicara tentang Zona Integrotas menuju WBK (Wilayajlh Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

“PJI harus dapat memahami tentang hal yang harus dibangun dan dilaksanakan di Kejaksaan  sehingga dapat terwujud WBK dan WBBM di seluruh satuan kerja mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, khususnya wilayah Jawa Barat, ” pungkasnya.

Sebelum ini, Jaksa Agung sempat mencopat Aspidum Kejaksaan Tinggi Jabar terkait penuntutan ibu rumah tangga yang dipidanakan semata marah, karena suaminya pulang dalam keadaan mabuk.

Sementara di daerah lain, pengamanan seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Mojokerto, Jatim dan di Kejaksaan Tinggi NTT oleh Satgas 53 terkait pelanggaran Kode Etik Jaksa.

Namun, tindak lanjut dari kedua kasus tersebut sampai kini tidak diketahui, meski Jaksa Agung sudah menerbitkan ketentuan jaksa nakal, maka dua pejabat struktural di atasnya harus ditindak. (ahi)