KPU Minta Dukungan Kejagung Pelaksanaan Pemilu 2024

Jaksa Agung ST. Burhanuddin. (Ist)

Ada Selisih Jumlah Pemilih 47.438 

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) minta dukungan Kejaksaan Agung terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

“Kedatangan kami ke Kejagung adalah minta dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asya’ari, Rabu (8/6).

Kedatangan Hasyim dan Komisioner KPU diterima Jaksa Agung ST. Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda (JAM) Intel Amir Yanto, JAM Pidum Fadil Zumhana dan  Kapuspenkum Ketut Sumedana.

Sementara Komisioner KPU yang hadir, adalah  Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, dan Inspektur Utama Nanang Priyatna. 

Jaksa Agung menyatakan Kejaksaan siap mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

Adapun, bentuk dukungan yang akan diberikan  Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

“Dalam hal ini, melakukan pendampingan dalam pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta mewakili KPU terkait adanya sengketa hasil Pemilu.”

Selain itu, Burhanuddin menyampaikan guna saling mendukung dan menguatkan kelembagaan akan dilakukan Perjanjian Kesepahaman (MoU) antara KPU dengan Kejaksaan Agung.

“Hal serupa akan diimplementasikan ke tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

SELISIH PEMILIH

Dalam audiensi dengan Jaksa Agung, Hasyim juga menjelaskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) sampai dengan Maret 2022.

Disebutkan, jumlah pemilih sampai Maret 2022 sejumlah 190.573.769 orang pemilih dan 695.102 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, terdapat 88.516 pemilih baru, 135.954 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Jumlah pemilih bulan Februari 2022 sebanyak 190.621.207. (Dibanding) data termutakhir, Maret 2022), maka ada selisih jumlah pemilih sebanyak 47. 438 pemilih,” papar Hasyim.

Namun demikian, tidak dijelaskan adanya selisih dalam  PPDB. Apakah karena mereka telah meninggal dunia dan atau kesalahan input data (Human Error).

Lembaga KPU sempat disorot publik terkait Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ketika pemungutan suara melalui kotak kardus serta pengumuman pemenang Pilpres pukul 02. 00 dinihari.

Ketua KPU menyadari penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bukan pekerjaan mudah dan tentu dalam pelaksanaannya akan banyak menimbulkan permasalahan hukum.

“Kehadiran kita merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan cara pendampingan, pengamanan, dan proses litigasi di pengadilan,” pungkasnya. (ahi)