Bawaslu Temui Jaksa Agung  Minta Dukungan Tangani Pidana Pemilu 2024 

Pendidikan Bersama Lembaga Terkait 

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Komisioner  Pengawasan Pemilu (Bawaslu) boyongan ke Kejaksaan Agung guna meminta dukungan terkait Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu 2024.

Sebelumnya,  permintaan senada diutarakan oleh KPU dan Jajarannya ketika beraudiensi dengan Jaksa Agung, Rabu (8/6).

Permintaan dukungan kerjasama diutarakan dalam audiensi dengan Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Jajarannya, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kompleks Kejagung, Jumat (10/6).

“Kejaksaan sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan terkait pelanggaran dan tindak pidana Pemilu sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan Bidang Tindak Pidana Umum,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Selain itu, tambah Rahmat lembaganya memerlukan pendampingan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Hal ini terkait operasional keuangan Bawaslu menggunakan dana APBN,APBD dan dana hibah, ” tuturnya.

Dalam Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kantor Bawaslu sempat didemo terkait dugaan pelanggaran dan berakhir dengan aksi kekerasan.

PENDIDIKAN BERSAMA

Jaksa Agung mendukung penuh tugas- tugas yang dilakukan oleh Bawaslu, karena penyelenggaraan Pemilu sudah menjadi tanggung jawab bersama. 

“Dukungan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan dan penegakan hukum,” jelas Burhanuddin.

Kedepannya, menurut Jaksa Agung akan dilakukan Perjanjian Kesepahaman (MoU)

“Untuk implementasinya di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS),” janji Burhanuddin.

Terkait tindak pidana Pemilu, Jaksa Agung mengatakan perlu dilakukan pendidikan bersama dengan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dia beralasan tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain dan waktu yang singkat dalam penanganannya sehingga diperlukan pemahaman bersama.

“Untuk itu, saya mempersilahkan (Bawaslu, Red) untuk berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI,” sarannya.

Menyoal MoU, Jaksa Agung mengatakan akan dibahas tidak saja soal penegakan hukum

“Namun juga pendidikan, pendampingan dan pendirian posko bersama dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024,” akhirinya.

Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung disertai Wakil Jaksa Agung  Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana,  Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Ade Adhyaksa,  Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Yudi Handono, Kapuspenkum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.

Sementara Ketua Bawaslu disertai Anggota (Komisioner) Bawaslu, yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn J.H Malonda, dan Puadi, Sekjen  Gunawan Suswantoro, Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni dan Karo Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina. (ahi)