Modus Apeng-Raja Bobol Uang Negara Rp78 T:Buat Permufakatan Jahat

Perkara Penguasaan Lahan Sawit di Riau
PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Ulah Surya Darmadi alias Apeng menguasai lahan seluas 37. 095 Ha secara melawan hukum merugikan keuangan perekonomian negara hingga Rp78 triliun
.

Lalu, apa sesungguhnya modus yang dilakukan Apeng (bukan Abeng, Red) yang kini diduga bersembunyi di Singapura tersebut.

Juga, bagaimana mungkin  kejahatan itu dapat berlangsung tanpa diketahui aparat terkait ?

“Tersangka SD diduga telah melakukan kesepakatan dengan Tersangka RTR (Bupati Indragiri Hulu, Riau Periode 1999-2008), 2003, ” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Senin (1/8).

RTR adalah Raja Thamsir Rachman.

Kesepakatan tersebut, guna mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.

Serta, kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

SD alias Surya Darmadi adalah Pemilik Duta Palma Group, terdiri  PT. Banyu Bening Utama, PT. Panca Agro Lestari, PT. Seberida Subur, PT. Palma Satu dan PT. Kencana Amal Tani).

Namun, menurut Ketut kegiatan tersebut dilakukan di lahan yang berada dalam kawasan hutan, baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Inhu.

Caranya, dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL.

“Tujuannya, untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, ” beber Ketut.

TIDAK BERIZIN

Kapuspenkum menambahkan dari hasil penyidikan terungkap Duta Palma Group sampai saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Serta,  Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban  menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang di dikelola seperti  diamanatkan  Pasal 11 Peraturan Mentan No. 26/2007.

Akibat ulah Duta Palma Group terjadi kerugian perekonomian negara, berupa hilangnya hak-hak masyarakat Inhu.

Padahal, sebelum ini masyarakat  Kabupaten Inhu telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

“Estimasi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli sebesar Rp78 triliun, ” pungkasnya. (ahi)