Hindari Kesan ‘Rebutan” Perkara, Kejagung Beri Akses kepada KPK Seluas Luasnya untuk Periksa Apeng

Peristiwa  2008  Nyaris Terulang
PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Hindari kesan ‘Rebutan ‘ perkara Apeng alias Surya Darmadi, Kejaksaan Agung buka pintu untuk KPK memeriksa Apeng.

Namun, dengan catatan pemeriksaan dilakukan di Gedung Bundar, Pidsus, Kejaksaan Agung.

“Kita memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK. Apabila diperlukan pemeriksaan oleh KPK terhadap SD dilakukan di Gedung Bundar, Kejagung, ” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Selasa (16/8).

Kesepakatan tersebut, menurut Ketut hasil dari komunikasi dan koordinasi Tim Penyidik Kejagung dengan Tim Penyidik KPK terkait pemeriksaan SD.

“Kita berharap dengan ditahannya tersangka, maka dapat percepat
penuntasan perkara baik yang ditangani Kejagung maupun KPK, ” akhirinya.

Apeng selaku Bos Duta Palma Gorup telah dijadikan tersangka oleh KPK, 12 April 2019 terkait Revisi Alih Fungsi Hutan di Riau, 2014. 

Masuk DPO (Daftar Pencarian Orang), setelah dua kali dicegah KPK tidak membuahkan hasil.

Pencegahan pertama dilakukan Ditjen Imigrasi atas permohonan KPK, 5 Februari 2015. Cegah kedua, 12 April 2019.

Sementara Kejagung menjadikannya tersangka, Senin (1/8) bersama Mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu)  Raja Thamsir Rachman Riau soal dugaan Pencaplokan Lahan Sawit seluas 37. 095 hektar.

Apeng telah ditahan Kejagung, Senin (15/8) usai dijemput dan ditangkap setibanya dari persembunyian di Taiwan.

DUA TIM

Dugaan adanya kesan ‘Rebutan’ perkara SD sempat dilansir MAKI saat penjemputan Surya Darmadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Senin, meski tidak disebutkan secara tersurat.

“Ketika itu ada dua tim ingin menjemput tersangka di Bandara Soetta, ” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman secara terpisah.

Bahwa kemudian, Kejagung menjemput terlebih dahulu tersangka dan tidak terjadi gesekan,MAKI meyakni karena sudah ada koordinasi antara kedua lembaga.

“Acuannya,  UU No. 19/2019 tentang KPK yang mengatur hubungan sinergi antar aparat penegak hukum. “

Selain itu, tambah Boyamin adanya kehendak dari tersangka untuk menuhi panggilan Kejagung.

“MAKI berharap Kejagung memberikan akses seluas-luasnya bagi KPK untuk memeriksa tersangka, ” pungkasnya.

NYARIS BERULANG

Peristiwa, Senin (15/8) nyaris mengulangi kejadian 2008, tepatnya Minggu (2/3/2008) ketika KPK dan Kejagung ‘Rebutan’ menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Arthalita Suryani.

Diinformasikan, saat itu Urip yang juga Ketua Tim Penyelidik Perkara BLBI Sjamsul Nursalim menerima suap sebesar 660 ribu dolar AS setara Rp6, 6 miliar dari Arthalita Suryani.

KPK yang ketika itu dipimpin Antasari Azhar bergerak cepat mendahului Tim Kejagung, menangkap serta membawanya ke KPK.

Kejadian itu tak urung menimbulkan ketegangan antara dua institusi. Antasari dianggap tidak ‘Loyal’ kepada Kejagung.

Sebaliknya, Antasari terakhir tercatat Direktur Penuntutan pada Jampidum mengatakan dirinya sekarang sebagai Ketua KPK. 

Namun, suasana itu tidak lama dan kembali berjalan harmonis.

Saat itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Jampidsus Kemas Yahya Rachman, Direktur Penyidikan M. Salim dan Jamintel Alm. Wisnu Subroto. (ahi)