Berkas Perkara Ketua Khilafatul Muslimin P21, Ditreskrimum Polda Lampung Limpahkan ke Kejati Lampung

PORTALKRIMINAL.ID – LAMPUNG: Ditreskrimum Polda Lampung telah melengkapi atau P21 berkas perkara penyidikan Ketua Khilafatul Muslimin, Chairuddin (71) alias Abu Bakar dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, pada Kamis (18/8/2022).

Direskrimum Polda Lampung Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan pelimpahan penanganan perkara tindak pidana menyiarkan berita atau kabar bohong, hingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat tersebut menyusul kejaksaan telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Berkas perkara pidana atas nama tersangka Chairudin alias Abu Bakar Nomor BP/48/VI/RES.1.24/2022/DITRESKRIMUM tertanggal 10 Juli 2022 berdasarkan hasil penelitian atas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Lampung pada 11 Agustus 2022.

“Kami telah melakukan proses penyelidikan, penyidik dan penetapan tersangka terhadap Ketua Khilafatul Muslimin Kota Bandar Lampung, Chairuddin alias Abu Bakar. Perkara tersebut dinyatakan lengkap dan dilimpahkan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik,” kata Reynold di Polda Lampung, pada Kamis (18/8/2022).

Lanjut Reynold, tersangka memberikan pernyataan hoax yang menyatakan pimpinan Indonesia anti Islam. Penyampaian informasi bohong tersebut, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat saja, tapi beredar juga video Abu Bakar menyerukan pemerintah anti Islam di media. Selain itu, Abu Bakar juga diduga menyebarkan hoax pimpinan Khilafatul Muslimin Lampung ditangkap saat sedang sholat Subuh.  

“Tersangka memberikan statement bohong atau hoax. Tersangka terancam hukuman penjara,” ungkapnya.

Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyiarkan berita bohong yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dengan sengaja menyebarkan kepada masyarakat.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Huruf A Ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Amin)

Exit mobile version