Kembali, Dirut PT. BBU Harry Hermawan Dicecar Skandal DPG Status Masih Saksi

PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Untuk ketiga kalinya, Dirut PT. Banyu Bening Utama (BBU) dan PT. Kencana Amal Tani (KAT) Harry Hermawan diperiksa Skandal Duta Palma Group.

Namun demikian, sampai selesai diperiksa di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung) statusnya masih sebagai saksi. 

“Status HH adalah saksi, ” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Kamis (18/8).

Berbeda dengan pemeriksaan pertama, Kamis (30/6) dan pemeriksaan kedua, Senin (25/7) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Kali ini, Harry diperiksa soal perkara dugaan penghalangan penyidikan terkait penyidikan dugaan penguasaan lahan sawit tanpa hak seluas 37. 095 Ha, di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

“HH diperiksa terkait dugaan menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan kegiatan oleh PT. DPG, ” jelas Ketut.

Dalam keterangannya, tidak dijelaskan bentuk dugaan perintangan penyidikan (Obstruction of Justice). 

Namun, kuat dugaan soal dugaan bantuan langsung atau tidak langsung sehingga Bos DPG Apeng alias Surya Darmadi dapat kabur ke luar negeri.

Sehari sebelumnya, terkait perkara dugaan penghalangan penyidikan diperiksa Direktur PT. Wanamitra Permai inisial AD dan Direktur PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari dan PT. Seberida Subur inisial TTG.

Perusahaan Palma Satu, PT. Panca Agro, PT. Seberida, PT. Banyu Bening Utama dan PT. Kencana Amal Tani adalah anak usaha DPG.

KORUPSI DAN TPP

Secara terpisah, turut diperiksa  RMMM selaku Asisten Penilai Pajak terkait Skandal DPG yang diduga merugikan negara sebesar Rp78 triliun.

“(Berbeda dengan HH, Red) RMMM diperiksa terkait  perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh DPG, ” terang Ketut.

Sampai kini, untuk Skandal DPG baru ditetapkan dua tersangka atas nama Apeng dan Mantan Bupati Inhu Raja Thamsir Rachman.

Khusus untuk Apeng alias Surya Darmadi juga dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara ini sejumlah pejabat Kabupaten Inhu, Provinsi Riau dan sejumlah Pejabat Kabupaten di Kalbar juga telah diperiksa.

Tetapi sejauh ini, belum seorang pum ditetapkan sebagai tersangka. (ahi)