Ketua dan 13 Pengurus Aspatindo Tak Kunjung Diperiksa Terkait Skandal PLN

Sejumlah Pejabat PLN Telah Diperiksa
PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Sejumlah Pejabat PLNdan pihak terkait diperiksa Skandal PLN senilai Rp2, 251 triliun, tapi Ketua Aspatindo Saptiastuti Hapsari belum juga disentuh.

Ketua Aspatindo (Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia) juga Direktur Operasional PT. Bukaka disebut pihak yang monopoli Penggadaan Tower Transmisi 2016.

Begitu juga, 13 Pengurus Aspatindo lain yang juga mengerjakan proyek yang syarat perbuatan melawan hukum, seperti Kapuspenkum Ketut Sumedana utarakan, Senin (25/7).

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan 14 Juli bernomor: Print-39/F.2 /Fd.2/07/2022.

Dalam keterangannya, Senin (22/8) malam Ketut tidak menyinggung belum diagendakan Ketua Aspatindo dan 13 Penyedia Tower notabene Pengurus Aspatindo untuk diperiksa.

Sejak, penyidikan dimulai hingga terakhir, Senin Pejabat PLN, Kementerian Perindustrian (Kemprin) dan pihak terkait diperiksa.

Senin (22/8), diperiksa Manajer Divisi Tower PT. Twink Indonesia inisial RS terkait perkara pengadaan tower transmisi 2016 pada PT PLN (Persero). 

Terakhir, Kamis (18/9) diperiksa IGPS (Dirjen Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi, Kemprin), PW (Karyawan PT. Krakatau Steel)

Serta, MS (Direktur Treasury PT PLN  2015) dan TCN (Staf Manufacturing & Property Division PT Bank BRI).

Seminggu sebelumnga, Kamis (11/8) diperiksa J (Dirjen Ketenagalistrikan,Kementerian ESDM) dan MW (Kasubdit Kepala  Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan,  Kemprin).

SYARAT KORUPSI

Proyek Penggadaan Tower Transmisi patut diduga syarat perbuatan melawan hukum (indikasi tindak pidana korupsi, Red).

Dugaan tersebut, seperti kata Ketut, Senin (25/7) karena Manajemen PLN selalu mengakomodir Ketua Aspatindo SH yang  juga Direktur Operasional PT. Bukaka dan 13 Penyedia Tower lain notabene anggota Aspatindo.

Pada akhirnya, proyek berantakan yang semula direncanakan Oktober 2106 – Mei 2018 molor sampai Maret 2019.

Akomodir kepentingan Aspatindo, seperti pembuatan addendum, Mei 2018 berisi perpanjangan kontrak selama setahun.

Akibat, addendum tersebut terjadi penambahan volume dari 9085 tower menjadi ±10.000 set tower.

Pembuatan addendum dilakukan, sebab target pengerjaan (Oktober 2016 – Oktober 2017) ternyata terealisir baru 30 persen.

Juga, tanpa legal standing, pada  November 2017- Mei 2018 penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower.

Akibat tindakan sepihak tersebut memaksa PT. PLN  mengaddendum pekerjaan Mei 2018,  berisi perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun. (ahi)