Penetapan Tersangka Pembelian Lahan oleh PT. APR Hanya Hitungan Hari 

Periksa Legal Administrasi-Staf Notaris
PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Masuk bulan ketiga, Tim Penyidik Perkara Pembelian Lahan oleh PT. Adhi Persada Realti (APR, 2012 -2013 matangkan hasil penyidikan guna tetapkan  tersangka.

Sejak diterbitkan Sprindik No: Print-35 /F.2/Fd.2/ 06/ 2022 tanggal 6 Juni, sudah puluhan Pengurus PT. APR dan Induk Perusahaan PT. Adhi Persada diperiksa.

Patut diduga, Kejaksaan Agung sudah kantongi para calon tersangka perkara yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Guna mematangkan hasil penyidikan, WM selaku Legal Administrasi (diduga pada pada PT. APR, Red) dan S (Staf Notaris/PPAT Ahmad Budiarto diperiksa.

“Pemeriksaan ini rangkaian memperkuat pembuktian sekaligus pemberkasan tindak pidana korupsi yang terjadi, ” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Senin (22/8) malam.

Terakhir, Kejagung periksa Mantan Dirut PT. Adhi Persada Realti (APR) Shoful Ulum, Senin (15/8) malam.

Shoful diperiksa pertama kali, Selasa (28/6) bersamaan pemeriksaan Mantan Dirut PT. APR 2012 inisial FF dan kedua,  Kamis (14/7).

Lainnya, antara lain  Ipuk Nimpuno  (Dirut PT. APR) dan AH (Dirut PT. APR Periode Juli 2014 – Mei 2015), Giri Sudaryono (Direktur PT. Adhi Karya 2013) serta Pundjung Setya Brata (Direktur PT Adhi Karya 2014).

Lalu,  AAG Agung Dharmawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. Adhi Karya) dan T (Komisaris PT. APR 2013), Senin (18/7)

HITUNGAN HARI

Dari berbagai informasi yang dihimpun, Senin (22/8) pemeriksaan kedua saksi itu diduga bagian tahap akhir penetapan tersangka.

“Saya tidak mendahului, tapi rasanya penetapan tersangka hanya hitungan hari mengingat penyidik sudah kantongi alat bukti lebih dari cukup, ” ujar sebuah sumber.

Kasus berawal pembelian tanah dari PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC),  di Limo,  Kecamatan Limo dan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok seluas 20 hektar untuk perumahan atau apartment.

Belakangan,  tanah yang dibeli PT. APR  tidak memiliki akses ke jalan umum sehingga harus melewati tanah milik PT. Megapolitan dan dalam penguasaan fisik dari masyarakat.

Selain itu, data dari BPN Kota Depok, ada bagian tanah yang tercatat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT. Megapolitan, yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama Sujono Barak Rimba.

Terhadap lahan tersebut, PT. APR  telah membayar kepada PT. CIC melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Dirut dan Direktur Keuangan PT. CIC. 

Meski sudah dibayar, PT. APR baru memperoleh tanah seperti dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5316 an. PT. APR seluas ±12.595 m2 atau sekitar 1,2 ha dari 20 ha yang diperjanjikan. 

Sementara, tanah 18,8 hektar masih dalam penguasaan orang sehingga sampai saat ini, tidak bisa dilakukan pengalihan hak kepemilikan. (ahi)