Keruk Untung Rp 5 M, Polda Jatim Bongkar Sindikat Pemalsu Website Mata Uang Krypto Bitcoin

PORTALKRIMINAL.ID – SURABAYA- Berbekal data warga di 70 negara, sindikat pemalsu website palsu berhasil meraup untung Rp 5 M. Untungnya aksi tersebut berhasil dibongkar Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

Dalam pengungkapan tersebut diamankan tersangka antara lain berinisial KEP (Pemimpin Kelompok Umbrella), PRS (anggota),RKY(anggota),TMS (anggota). Sedangkan tiga anggota sindikat ini adalah BY (Anggota/DPO),HGK (anggota/DPO) dan FR (anggota/ DPO)

Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Rabu 9 November 2022 mengatakan kronologis pengungkapan kasus tersebut bermula saat, anggota Siber Ditreskrimsus menemukan akun Facebook atas nama Thomas Alfa Edison dengan link https//www.facebook.com/blank.page13. dimana pada beranda akun Facebooknya ada sofware bernama Umbrella.

” Sofware Umbrella tersebut diketahui merupakan sofware yang digunakan pelaku untuk menyebarkan scampage dengan tujuan mendapatkan data-data kartu kredit dan data pribadi, Keuntungan yang didapat tersangka berupa mata uang Krypto Bitcoin yang bisa dikonversikan menjadi mata uang rupiah,”jelasnya.

Slamet mengatakan tujuan para tersangka yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keuntungan yang didapat adalah berupa mata uang Krypto Bitcoin yang bisa dikonversikan menjadi mata uang Rupiah yang didapat oleh Tersangka KEP dari hasil penjualan data kartu kredit, kartu debit dan data pribadi milik orang lain ke website penjualan data ilegal,” ujarnya.

Dari aksinya tersebut, Dirkrimsus Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman menambahkan sejumlah keuntungan sudah didapat para tersangka.“Keuntungan yang telah diterima oleh Tersangka KEP selama melakukan perbuatannya kurang lebih sebesar Rp 5 milyar yang digunakan tersangka untuk membayar anggota Umbrella Corp sebesar Rp 10 juta per bulan per anggota dan membeli barang-barang berupa mobil, rumah dan lain-lain,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk pasal yang dijeratkan kepada para tersangka, penyidik menjeratnya dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2), dan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.(die)