Empat Pejabat Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Dicecar Skandal Kereta Api

Dardela Yasa Guna
PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Skandal Kereta Api terus berkembang, 4 pejabat Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dicecar oleh Kejaksaan Agung
.

Pemeriksaan tersebut bakal membuat terang perkara proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa tahun 2017 – 2023 dan berujung penetapan tersangka.

Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana tidak ingin berspekulasi tentang tindak lanjut pemeriksaan keempat pejabat tersebut.

Ketut hanya mengatakan upaya itu guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

“Langkah tersebut sekaligus untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (guna tetapkan tersangka, Red), ” katanya diplomatis, Rabu (10/1) malam.

Dalam keterangannya tidak disebutkan peran dan keterkaitan dalam skandal tersebut yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Empat Pejabat Ditjen Perkeretaapian yang diperiksa, terdiri SS selaku Kasubag Rencana pada Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian 2015- 2017.

Lalu, HEP Kasubag Program pada Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian 2016 – 2020.

Kemudian, AH (Kabag Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian 2016) dan DR (Kabag Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian 2016).

DARDELA YASA GUNA

Sebelumnya pada awal pekan diperiksa AG diduga Arista Gunawan selaku Direktur (Dirut, Red) PT. Dardela Yasa Guna.

Serta, MC (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Stasiun, Depo, Sinyal, Jembatan Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan).

Dardela dikenal sebagai perusahaan jasa konsultan terkait industri konstruksi, mulai pembuatan studi kelayakan, survey teknis dan desain serta lainnya.

Belum diketahui peran Dardela dalam proyek yang berakhir pada temuan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Semua bagian memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan sekaligus guna membuat terang pidana, ” jelas Kapuspenkum, Senin (8/1).

PERSEKONGKOLAN JAHAT

Seperti dijelaskan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kuntadi pada Selasa (3/10) modus rekayasa proyek dengan memecah belah per-items sehingga nilai proyek lebih kecil.

Dengan cara demikian, maka pemilik proyek mempunyai alasan untuk tidak melaksanakan tender.

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16/2018 proyek yang diwajibkan lelang bernilai di atas Rp 200 juta.

“Karena tidak lelang (tender), pelaksanaan proyek dialihkan kepada sejumlah pihak tertentu dan berakibat terjadinya kerugian negara. “

Terjadinya kerugian negara karena para rekanan telah mengalihkan jalur kereta api yang telah ditetapkan dalam kontrak guna memperkaya diri sendiri dan pihak lain. (ahi)