Antisipasi Pemilu Tidak Jurdil, KY Gelar Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu

Komitmen Kebangsaan Lembaga dan Civil Society

PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Antisipasi Pemilu berjalan tidak Jurdil, Komisi Yudisial gandeng KPU, Bawaslu, Kemenpora, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perludem gelar Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu.

Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk komitmen kebangsaan antar lembaga negara dan civil society untuk memberikan dukungan moral terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil.

Serta, memastikan bahwa setiap proses penyelesaian perkara Pemilu dan Pilkada berlangsung dengan transparan dan adil.

“Hal ini upaya KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel, sekaligus menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemilu maupun Pilkada di pengadilan,” katanya, di Jakarta, Rabu (17/1).

KODE ETIK

Mukti menjelaskan ada tiga poin yang dibacakan dan ditandatangani bersama dengan berbagai elemen terkait deklarasi.

Pertama, berpartisipasi untuk terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil.

Kedua, turut aktif dalam mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu dan pilkada.

“Terakhir, mendorong kesadaran melakukan pemantauan secara mandiri terhadap proses serta sengketa perkara Pemilu dan Pilkada, ” pungkasnya.

PENGAWASAN

Sebelumnya saat membuka acara di Gedung KY, Ketua KY Amzulian Rifai mengungkapkan pelaksanaan deklarasi ini didasarkan pada alasan di era yang demokratis ini, sangat mungkin persoalan demokrasi atau Pemilu dibawa ke pengadilan, baik sengketa administrasi ataupun tindak pidana.

“Dalam tahapan ini, legitimasi demokrasi kita masih harus diuji melalui proses di pengadilan. Sehingga proses pengadilan harus mendapatkan kepercayaan publik,” tutur Amzulian.

Kedua, lanjut Amzulian, rangkaian Pemilu, termasuk juga tahapan persidangan perkara yang muncul dalam proses Pemilu dan Pilkada, menjadi arena di mana sengketa tersebut diselesaikan secara hukum.

“Agar persidangan dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pengawasan jalannya persidangan dengan adanya pemantauan persidangan, ” tegasnya.

Oleh karena itu, guna memastikan Pemilu terselenggara dengan baik, maka integritas yang merujuk pada sifat jujur tidak berpihak dan konsistensi moral menjadi keharusan.

Berikutnya, keadilan yang mengacu pada prinsip hukum dan keputusan yang diambil berlangsung selama persidangan tidak diskrimatif untuk semua pihak.

“Ketiga, transparansi yang menjamin keterbukaan dan akses publik terhadap seluruh tahapan proses keputusan penanganan sengketa pemilu,” akhiri Amzulian. (ahi)

Teks Photo: Gedung Komisi Yudisial