PN Tangerang Tolak Praperadilan Tersangka Mafia Tanah, Kapolres: Ancaman Dipenjara 6 Tahun

PORTALKRIMINAL.ID-TANGERANG : Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak praperadilan tiga tersangka mafia tanah terdiri dari Hengki Susanto (58), Hendra (64) dan Rohaman (52)  mantan Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota, salah satu dari mereka yaitu  HS mengajukan Prapradilan melalui kuasa hukumnya. Namun PN Tangerang, melalui hakim tunggal Baseline Sihombing, menolak praperadilan para tersangka, Selasa (23/1/2024) .

Penjelasan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah ini berawal dari laporan salah satu LSM kepada Kades Kohod saat ini, pada  pertengahan Agustus 2023. Lalu kata kapolres, temuan tersebut dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut kapolres, proses penyelidikan dan penyidikan pun dilakukan Unit Harda Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, dengan memeriksa saksi-saksi termasuk ahli hukum pidana.

“Jadi, terdapat tanah timbul di laut, yang telah dibuatkan dokumen palsu berupa surat keterangan tanah garapan oleh mantan kepala desa berinisial R,” kata kapolres dalam keterangannya, Jum’at (26/1/2024) pagi.

Dikatakannya, sebelum menetapkan status tersangka, Polisi terlebih dahulu telah memeriksa sebanyak 7 orang saksi ahli berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta ahli hukum pidana.

“Berdasarkan keterangan ahli bahwa tanah tersebut merupakan tanah timbul berupa daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di pantai, seharusnya penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Namun, oleh tersangka R dibuatkan dokumen palsu atas permintaan tersangka HS dan H,” ungkapnya.

Menurut Zain, jumlah bidang lahan yang telah dibuatkan dokumen palsu itu sebanyak 94 bidang seluas 553 hektare dikuasai oleh HS dan H kemudian ditawarkan kepada sejumlah pengembang. Sedangkan R mantan kades  menerima sejumlah uang sebagai kades yang menandatangani dokumen tanah timbul tersebut.

“Tanah Laut itu bisa dimanfaatkan, Namun dengan syarat wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,” jelas Zain.

Kapolres menambahkan, lamanya proses pengungkapan kasus yang dilaporkan pada Agustus tahun lalu itu disebabkan tersangka HS dan H selalu mangkir dari panggilan Polisi dan H sempat dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Zain menegaskan, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2  KUHP dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. (Warto)