Masuk 2024, Korporasi dan Penerima Uang Amankan Kasus BTS Tak Kunjung Ditetapkan Tersangka

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Masuk tahun 2024, korporasi (Pemberi Uang) dan para pihak penerima uang haram sebanyak Rp 243 miliar untuk mengamankan kasus BTS 4G masih belum tersentuh ?

Kejaksaan Agung masih berkutat pada pemeriksaan saksi guna pemberkasan tersangka Edward Hutahaean, Sadikin Rusli, Mantan Anggota BPK Achsanul Qosasi, Edward Hatorangan, Feriandi Mirza dan lainnya.

Seperti Senin (29/1) misalnya, diperiksa ARS selaku Sekretaris PT. Laman Tekno Digital milik Edward Hutahaean yang dijadikan tersangka pada Jumat (13/10/2023).

Pegiat Anti Korupsi Iqbal Daud Hutapea tidak menepis masih adanya penerima dan pemberian uang untuk kondisikan kasus BTS belum berubah statusnya secara kasar mata.

Namun demikian, hendaknya persoalan dilihat kasus per-kasus sehingga dapat dilihat jernih, seperti belum berubah status mereka menjadi tersangka.

“Mari kita berpikir positif. Saya yakin dengan profesionalitas dan integritas Jajaran Pidsus, Kejagung semua soal waktu, ” katanya saat berbincang dengan Portalkriminal. Id, Selasa (30/1).

Seperti terungkap dalam BAP tersangka Irwan Hermawan, terdapat nama Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto yang diduga menerima Rp 10 miliar dan telah diperiksa pada Kamis (6/7/2023).

Lalu, Politisi Golkar Dito Ariotedjo yang disebut menerima Rp 27 miliar dan pernah diperiksa, namun Dito membantah menerima uang dimaksud.

Lainnya, Nistra Yohan yang diduga menerima Rp 70 miliar untuk Komisi I DPR.

Namun, sampai kini status mereka masih sebagai saksi. Khusus, Nistra malah sampai kini belum diperiksa sama sekali.

KORPORASI

Begitu juga dengan korporasi pemberi uang yang diserahkan kepada Irwan (Komisaris PT. Solitech Media Sinergy) yang kemudian didistribusikan oleh Windi Purnama untuk amankan kasus BTS masih berstatus saksi permanen.

Padahal, seperti terungkap di persidangan tersebut nama-nama (Pengurus Korporasi) yang memberikan uang untuk pengamanan kasus BTS.

Sebut saja nama Steven Setiawan Sutrisna memberi kepada Irwan Rp 27, 5 miliar bagian dari komitmen fee atas pekerjaan paket 4 dan 5 dari subkontraktor PT. Waradana Yusa Abadi.

Lalu, Aryo Damar dan Alfi Asman memberikan kepada Windi Purnama (Dirut PT. Multimedia Berdikari Sejahtera) atas arahan Irwan Hermansyah dan Galumbang MS (Dirut PT. Moratelindo) Rp 7 miliar bagian komitmen fee atas pekerjaan PT. Aplikanusa Lintasarta (anggota Konsorsium Paket 3).

Berikutnya, Bayu Erriano Affia Rp 29 atas pekerjaan pengawasan fiktif dari PT. Sarana Global Indonesia yang diterima dari Lintasarta Rp 33 miliar setelah dipotong untuk kepentingan Global.

Seterusnya, Irwan sebesar Rp 23 miliar atas pengawasan fiktif dari PT. JIG Nusantara Persada juga dari Lintasarta sebesar Rp 28 miliar setelah dipotong untuk kepentingan JIG.

KONSORSIUM

Mega Proyek BTS 4G dikerjakan oleh 3 Konsorsium yang mengerjakan Paket I sampai 5 BAKTI, Kementerian Informasi dengan anggaran Rp 28, 3 triliun.

Paket I dan 2 dikerjakan PT. Fiberhome Technologies Indonesia (FTI), PT. Telkom Infra (TI) dan PT. Multi Trans Data (MTD) dengan nilai kontrak Rp 9, 5 triliun.

Paket 3 dikerjakan PT. Aplikanusa Lintasarta (AL), PT. Huawei Tech Investment (HTI) dan PT. Surya Energi Indotama (SEI).

Lalu, Paket 4 dan 5 dikerjakan PT. Infrastrukur Bisnis Indonesia (IBS) dan PT. ZTE.

Dari total anggaran Rp 28, 3 triliun. Terealisir Rp 10 triliun dan sebanyak Rp 8, 032 triliun dikorupsi sesuai Audit BPKP.

Sejumlah pengurus dari anggota konsorsium pun telah dicegah ke luar negeri sejak 26 November 2022.

Antara lain, Direktur Huawei Mukti Ali, Dirut SEI Bambang Iswanto dan Alfi Asman (Direktur AL).

Paket 4 dan 5, Direktur IBS Makmur Juary dan Jajaran ZTE, Dirut Liang Weiqi, Direktur LWX dan Chief Financial Officer AS.

Dari semua pihak yang dicegah baru Mukti Ali dijadikan tersangka. Lainnya segera menyusul ? (ahi)