Remisi Lebaran Kepada 159.557 Napi dan Anak Binaan, Hemat Anggaran Negara 81 Miliar Lebih

Pemerhati Hukum Dorong Undangkan RJ
PORTALKRIMINAL. Id -JAKARTA: Hari Raya Iedul Fitri alias Lebaran membawa berkah. Sebanyak 159. 557 narapidana (Napi) atau warga binaan pemasyarakatan dan Anak Binaan mendapat remisi dan pengurangan masa pidana (PMP).

Bahkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ‘kecipratan’ berkah karena pemberian remisi kepada warga binaan dan anak binaan menghemat biaya makan sebesar Rp 81 miliar lebih.

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan pemberian remisi (buat warga binaan) dan PMP (anak binaan) wujud nyata negara terhadap narapidana dan anak binaan yang berperilaku baik.

“Pemberian ini indikator mereka telah menaati peraturan di Lapas/ Rutan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, ” katanya, Selasa (9/4).

Pemberian Remisi dan PMP adalah Program Kemenkumham dalam setiap Perayaan Hari Keagamaan. Kali ini, khusus beragama Islam terkait Hari Raya Iedul Fitri 1445 Hijriah.

Dalam keterangan tertulisnya, Yasonna menyebutkan dari jumlah 159. 557 narapidana sebanyak 158. 343 menerima RK I (Remisi Khusus) berupa pengurangan masa tahanan sebagian sebanyak 157. 366 orang.

Lainnya, 977 narapidana mendapat RK II alias langsung bebas dan langsung dapat berkumpul bersama keluarga masing-masing.

Sedangkan untuk Anak Binaan sebanyak 1. 214 mendapat PMP. Dengan rincian menerima PMP I sebanyak 1. 195 dan penerima PMP II alias langsung bebas sebanyak 19 orang.

Besaran Remisi dan PMP.l berkisar dari 15 hari, 1 bulan , 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan bergantung kepada catatan petugas.

Dari Sistem Database Ditjen Pemasyarakatan per 1 April 2024 jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan adalah 270.207 orang.

Rinciannya, tahanan sebanyak 51. 171 orang dan Anak 458 orang. Sementara jumlah terpidana sebanyak 226. 938 orang dan Anak Binaan sebanyak 1. 640.

HEMAT ANGGARAN

Pemerhati Hukum Iqbal Daud Hutapea mengatakan kegembiraan, karena pemberian Remisi dan PMP bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 81 miliar lebih.

“Jujur saya gembira, ” komentarinya, Rabu (10/4).

Selain itu, menurut Iqbal dihematnya anggaran negara untuk makan narapidana bisa menjadi pertimbangan lembaga penegak hukum untuk tidak selalu menahan tersangka, terutama tindak pidana ringan.

“Restorative Justice (RJ) yang kini dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya dijadikan bahan untuk pembuatan UU RJ agar pelaksanaan lebih maksimal, ” akhirinya.

Dengan RJ, maka penghentian perkara dapat dilakukan Kepolisian (saat penyidikan) dan Kejaksaan (Penuntutan).
(ahi)