Kembali Jajaran PT. PPI Diacak-acak Skandal Impor Gula, Indikasi Keterlibatan Menguat?

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Kembali, Kejaksaan Agung acak-acak PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) terkait Skandal Impor Gula di Kemendag (Kementerian Perdagangan), 2015 – 2023.

Sebelum ini, awal Oktober 2023 saat diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) puluhan Jajaran PPI diperiksa dan dilakukan penggeledahan di Kantor PPI.

Patut diduga langkah meriksa Karyawan PPI inisial PI indikasikan keterlibatan PPI menguat ?

Kapuspenkum Ketut Sumedana enggan berspekulasi tentang keterlibatan unsur PPI dalam Skandal Impor Gula dan sekaligus langkah penetapan tersangka.

Dalam keterangannya, Ketut hanya menjelaskan pemeriksaan PI guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

“Semua dalam rangkaian guna membuat terang tindak pidana (temukan tersangka, Red), ” katanya, Senin (22/4) malam

Perkara ini tertinggal jauh dengan perkara serupa yang disidik pada 3 Oktober 2023 yang sudah menetapkan tersangka.

Perkara dimaksud, mulai perkara pembangunan jalur kereta api Besitang- Langsa dan Skandal Timah.

JAJARAN PPI

Terakhir, Jajaran PPI diperiksa adalah Sekretaris Perusahaan S pada Senin (13/11/2023) setelah pemeriksaan pertama pada Rabu (8/11).

Lainnya, pada Senin (30/10) diperiksa CS selaku Mantan Direktur PT. PPI) 2015 – 2017.
Dari pencarian nama CS tidak terdapat dalam Jajaran PPI Periode 2015 – 2017.

Justru, dalam periode itu terdapat nama WS diduga Wahyu Suparyono ?

Pemeriksaan ini melengkapi upaya sebelumnya terhadap Mantan Dirut PPI Agus Andiyani pada Selasa (24/10).

Dari berbagai sumber, diketahui PPI pernah ditunjuk guna mengadakan operasi pasar terkait mahalnya harga gula saat itu (2015).

Namun begitu, tidak diketahui bagaimana hubungan dengan Kemendag
yang saat itu (2014 – 2015) dijabat Rachmat Gobel (Kader Partai Nasdem).

Saat itu, Dirut PPI dijabat Wahyu Suparyono dan 2016 diganti Dayu Padmara Rengganis.

Rachmat digantikan Thomas Lembong dan kurang setahun menjabat diganti Enggartiasto Lukita (Nasdem) yang saat itu sempat bersitegang dengan Bulog dan Kementan terkait stok beras yang kurang dan impor gula.

Enggar biasa disapa menjabat 2016 – 2019 sampai kemudian diganti Agus Suparmanto (PKB) dan pada 2020 diganti M. Lutfi. Yang terakhir ini, 2022 diganti Zulkifli Hasan. (ahi)