Oleh: Abdul Haris Iriawan *)
SIAPA bakal ditunjuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung masih menjadi tanda-tanya. Apakah masih pensiunan jaksa atau jaksa aktif ?
Pertanyaan ini menggelinding menguat pelantikan Prabowo Subiyanto sebagai Presiden ke-8 tinggal 18 hari lagi.
Mengapa isu Jaksa Agung mendatang amat dan sangat penting, karena Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum paling dipercaya Publik mencapai 74 persen lebih meninggalkan lembaga penegak hukum lain.
Selain itu, Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum paling sukses membongkar praktik koruptif dan terakhir bongkar Skandal Tambang Timah Ilegal yang merugikan negara Rp 300 triliun. Dua jempol pantas diberikan kepada Jajaran Jampidsus.
Sejak Era Reformasi, 4 Jaksa Aktif pernah menjabat Jaksa Agung, pertama Alm. MA. Rachman, Alm. Sujono Atmonegoro, Alm. Baharuddin Lopa dan Hendarman Supandji.
Sedangkan Pensiunan Jaksa, terdiri Alm. Basrief Arief, M. Prasetyo dan ST. Burhanuddin.
Orang Luar Kejaksaan, adalah Alm M. Andi Ghalib dan Abdul Rahman Saleh.
BERSIH DARI SKANDAL
Lepas dari Pensiunan Jaksa atau Jaksa Aktif yang bakal dipercaya Prabowo, maka yang lebih penting dari itu semua bersih dari aneka skandal.
Entah itu soal keluarga, WIL (Wanita Intim Lain) atau masalah hukum lain yang pernah terungkap langsung atau tidak langsung.
Pucuk Pimpinan Kejaksaan mendatang haru steril dari semua itu agar Full Time dan dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugasnya.
Parameter untuk Jaksa Agung mendatang ini akan menjadikan dirinya lebih mudah menegaskan hukum dan lepas dari konflik kepentingan.
Seperti disampaikan Mantan Jaksa Agung Alm. Baharuddin Lopa dulu, Jaksa itu seperti lidi. Jika kumpulan lidi dipegang oleh orang yang bersih, tentu upaya penegakan hukum lebih mudah.
Apalagi, bila dikaitkan dengan maraknya praktik koruptif di BUMN, Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta DPR, DPRD belakangan ini, orang bersih adalah sebuah keniscayaan.
Prototipe Jaksa Agung semacam ini akan sangat membantu Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
Juga, tidak membuat Pemerintahan Prabowo yang dikenal Bersih dan Tegas terbebani oleh anggota kabinet yang tidak bersih.
Tipe Jaksa Agung semacam ini pula dapat diandalkan dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi agar pengembalian kerugian negara juga maksimal.
Artinya, rakyat lagi tidak harus dibebani dengan pungutan pajak di segala lini dalam lima tahun terakhir Pemerintahan Jokowi sekedar untuk membiayai pembangunan IKN yang terkesan dipaksakan dan sekaligus untuk membayar bunga utang yang terus membebani APBN setiap tahun.
Pada akhirnya, dukungan kepada pemerintah lebih besar dalam artian sesungguhnya bukan karena pencitraan atau pesanan survei-survei berbayar. (Wartawan Senior *)