Satker Jambin Catatkan Prestasi Program 100 Hari Kerja, Status WBK Sampai Peningkatan Kesejahteraan

Biro Umum Serap Anggaran Teratas
PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) mencatatkan torehan aneka prestasi selama Program 100 Hari Kerja dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, sejak 20 Oktober 2024 – 20 Januari 2025.

Kapuspenkum Dr. Harli Siregar menyebutkan prestasi dimaksud, seperti Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di lingkungan Kejaksaan periode tahun 2024 terdapat 21 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

Lalu, Capaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) periode tahun 2024, dilakukan terhadap 1 Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pernah mengikuti evaluasi PEKPPP yaitu Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Capaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 yang berhasil memperoleh predikat Unit Pelayanan Publik (UPP) Terbaik yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

BIRO UMUM

Kemudian, realisasi serapan anggaran periode 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 pada bagian Tata Usaha dan Pimpinan.

Capaian kinerja pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan diukur dari realisasi serapan anggaran Periode 20 Oktober 2024 – 20 Desember 2024 adalah sebesar 19%.

“Ada peningkatan, bila diukur dari realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan periode tanggal 21 Oktober -31 Desember Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp3.350.338.816.686 atau secara presentase yaitu 17%, ” kata Harli, Jumat (24/1/2025) malam.

Sementara itu untuk periode 1 Januari – 21 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp418.010.094.977,00 atau secara persentase mencapai 1,72%.

Lainnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1 – 21 Januari 2025 sebesar Rp270.747.772.701 atau secara presentase mencapai 10,35%.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Harli juga sampaikan penguatan Organisasi dan Tata Laksana dengan membentuk7 satuan kerja baru, meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Tipe A.

Disamping itu, Kejaksaan juga telah mengirimkan usulan guna membentuk dan dijadikan instansi Pembina jabatan fungsional paralegal (jabatan fungsional sebagai asisten para Jaksa).

Tidak kalah pentingnya, lanjut Harli
peningkatan Kelas Jabatan Eselon III di Kejaksaan Agung dan Asisten di Kejaksaan Tinggi dari 12 menjadi 13, peningkatan Kelas Jabatan Eselon IV di seluruh Indonesia dari 9 ke 10.

SURVEI

Masih kata Harli, Mantan Kajati Papua Barat Satker Jambin juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana pada 25 Kejaksaan Tinggi dan 125 Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut dengan responden sebanyak 6.250 orang.

‘SKM dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan. “

Hal lain, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kejaksaan RI memperoleh Indeks Predikat EPSS dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.57 dengan Predikat “Cukup. “

Sementara Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah Daerah 2024, Kejaksaan mendapat skor 4. 13 dengan predikat sangat baik.

“Pimpinan Kejaksaan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap berkontribusi kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum.(ahi)