Survei Citra Penegak Hukum
PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Digusurnya Kejaksaan Agung dari posisi pertama ke posisi kedua hasil Survei Litbang Kompas soal citra Penegak hukum disoal MAKI.
“Saya terkejut bin terperanjat atas hasil survei tersebut, ” ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Portalkriminal. Id., Sabtu (25/1/2025).
Sebelum ini, posisi Kejagung selalu pada urutan pertama berdasar survei oleh sejumlah lembaga atas kinerjanya yang mengkilap dalam ungkap kasus besar (Big Fish).
Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas, Kejagung hanya memperoleh 70 persen.
Posisi puncak diduduki KPK dengan perolehan 72, 6 persen dari sebelumnya 60, 9 persen pada September 2024.
Posisi buncit diduduki Polri dengan perolehan 65, 7 persen.
Hanya, dalam keterangannya tidak dijelaskan Boyamin soal metoda penelitiannya, responden dan ukuran yang digunakan dalam survei tersebut.
Melalu metoda penelitian dan responden yang disasar akan dapat diketahui perolehan angka-angka tersebut.
“Saya sependapat metoda penelitian dan responden diungkapkan agar hasilnya dapat dipahami Publik, ” komentari Pegiat Anti Korupsi Iqbal D. Hutapea secara terpisah.
Lepas dari hasil survei, Iqbal menilai hasil tersebut harus mendorong Kejagung untuk bekerja lebih baik.
“Ini tantangan yang harus dijawab Kejagung, ” harap Iqbal
ANOMALI
Keterkejutan MAKI lantaran ada perbedaan dalam prestasi dalam aneka penanganan perkara korupsi.
Boyamin menunjuk Operasi Tangan Tangan (OTT), meski jarang dilakukan namun sekali OTT sita uang Rp 1 triliun dalam perkara Mantan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dan menangkap 4 hakim dalam perkara bebasnya Ronald Tannur.
Selain itu, Kejagung bongkar perkara Asuransi Jiwasraya, Asabri, Perkebunan oleh PT. Duta Palma Group, Skandal CPO alias Minyak Goreng dan terakhir Skandal Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Sedangkan KPK, masih kata Boyamin berkutat kontroversi lama, Pimpinan baru belum lama dilantik dan belum menunjukkan prestasi ungkap kasus besar.
OTT level kecil dan masih berkutat perkara baku yaitu perkara suap dan perkara perdagangan pengaruh dalam pengadaan/proyek , perijinan dan promosi jabatan.
“Masyarakat menilai KPK naik citra nampaknya melihat upaya KPK dalam usaha menuntaskan perkara buron Harun Masiku dengan menetapkan Tersangka atas Hasto Kristiyanto. “
Dia menduga masyarakat belum melihat kegagalan KPK dalam melakukan tugasnya dalam bidang Pencegahan Korupsi karena masih banyaknya kebocoran anggaran negara.
“KPK juga masih gagal dalam tugasnya melakukan supervisi karena nyatanya lembaga lain berprestasi bukan atas dorongan koordinasi dari KPK, ” ujarnya memberi contoh.
Sementara Polri, menurut Boyamin sukses mengamankan dan kawal Pemilu termasuk Pilkada Serentak dan respon cepat atas perkara- perkara viral di masyarakat.
TEROBOSAN
Boyamin mencontohkan prestasi Kejagung lainnya, dalam menanggapi gugatan dalam bentuk praperadilan.
MAKI merasakan jika menggugat KPK atas perkara- perkara mangkrak, maka responnya lemot dan terkesan tidak peduli misal kasus Century.
Sisi lain, Kejagung tanpa harus digugat telah melakukan teroboson-terobisan yang menggetarkan, karena menangani korupsi dengan kerugian besar ratusan triliun dan puluhan triliun yang disita untuk mengembalikan kerugian negara.
“Kejagung juga hadir dalam gugatan praperadilan, ” tambahnya mencontohkan perkara gugatan oknum Hakim Heru Hanindyo dan perkara lain.
Pria asal Ponorogo yang matang dalam pemahaman hukum dan politik saat merantau ke Solo usulkan Kejagung harus lebih masif dalam rilis-rilis perkara sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan terakhir dan dicerdaskan melalui penerangan hukum, pemaksimalan Jaksa Masuk Sekolah dan aneka program lain.
“MAKI prinsip tetap menghormati hasil survey Litbang Kompas sebagai sarana untuk memperbaiki kerja-kerja lembaga penegak hukum lebih berprestasi kedepannya, ” pungkas pria yang kini tidak berpenampilan plontos lagi.(ahi)