Buka Mata Hati Kecuali Bawa Kepentingan
PORTALKRIMINAL.ID – JAKARTA: Ketua Dewan Penasehat DPP KAI Erman Umar sebut pelaporan Jampidsus ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai pembunuhan karakter (Character Assassination) bagian Grand Design pencabutan kewenangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh Kejaksaan.
“Pelaporan terhadap Jampidsus hanya pintu masuk untuk kepentingan lebih besar. Bisa saya sebut itu character assassination. Saya mendapat kesan itu, meski perlu dibuktikan lagi, ” kata Pegiat Anti Korupsi Erman Umar yang juga dikenal sebagai Advokat yang membela korban HAM masa Orba, Senin (24/3).
Kesan dimaksud, jelas Erman seperti berulangnya pelaporan lelang saham PT. GBU setelah yang pertama pada 2024 ke KPK di saat riuh-rendahnya pencabutan kewenangan penyidikan tindak pidana khusus setelah pada akhir Februari 2025 disahkan RUU KUHAP menjadi usulan inisiatif DPR.
Dia mengatakan penyerangan terhadap Jampidsus selain sebagai pintu masuk juga sebagai upaya menghambat penanganan aneka skandal korupsi.
“Disinilah, saya sebut ada kuda tunggangan itu. Suka tidak suka inilah yang terjadi dari pelaporan ke KPK tersebut, ” ujarnya dengan argumentatif.
Setelah Skandal Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun dan sempat mengganggu sejumlah tokoh besar, kini kembali Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah bongkar Skandal BBM yang jerat putra Raja Mintak Riza Chalid sebagai tersangka bersama 8 lainnya.
Seperti perkara timah, perkara terakhir ini diduga menyenggol sejumlah tokoh penting dan bahkan diduga kasus BBM sengaja dipelihara guna kepentingan pengumpulan dana Pilpres 2019 ?
KECELE
Usaha para petualang gusur Febrie dari jabatan berakhir kekecewaan.
Mereka kecele karena Jampidsus justru dipercaya Presiden Prabowo Subianto pimpin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berdasarkan Keppres Nomor 5/2025 tanggal 21 Januari 2025.
“Faktanya demikian. Kita harus jujur dan mengakui bukan sebaliknya, ” ucapnya seraya mengajak pengeritik Jampidsus buka mata hati terkecuali bila ada kepentingan lain.
Sebulan terakhir, Febrie bersama Wakilnya Kasum TNI dan Kabareskrim unjuk gigi melakukan penyitaan ratusan ribu hektar lahan sawit yang bermasalah di Riau, Kalteng dan Kaltim.
Jampidsus juga mengakui pelaporan itu sebagai bentuk serangan terhadap dirinya (dan institusi, Red), namun serangan itu tidak menghentikan pria berdarah Lahat, Sumsel untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara.
BERPIKIR MUNDUR
Terkait kritisi para pihak yang ingin mencabut kewenangan Kejaksaan sidik tindak pidana khusus, Erman menilai pemikiran mereka tidak tepat dan tidak boleh terjadi mengingat peran Kejaksaan menuntaskan aneka skandal.
“Itu cara berpikir mundur, ” nilainya.
Dia sebenarnya tidak menyoal kritisi mereka dalam kerangka negara demokratis, tapi hendaknya tidak mengorbankan kepentingan lebih besar.
“Akomodir kepentingan para pihak yang berurusan dengan Kejaksaan dan atau kepentingan pribadi atau kelompoknya terganggu, kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan, ” pungkasnya.(ahi)
