Komjak Nyatakan Tak Ada Pelanggaran
PORTALKRIMINALID-JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto saja percaya kapasitas dan integritas Jampidsus, tapi KPK tak bergeming yang akhirnya muncul kesan ‘sengaja’ pelihara pelaporan berulang atas Jampidsus sebab utama Aktivis dan Pemuda Sumut geruduk Gedung KPK.
“Kami minta KPK jangan jadi alat intervensi para pihak yang tersudutkan oleh aneka Mega Skandal Korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, ” kata Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba dalam orasi aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Pelaporan terhadap Jampidsus tentang lelang saham PT GBU, Penanganan Perkara Zarof Ricar dan lainnya.
Sebagai sesama lembaga penegak hukum hendaknya KPK jangan mau dibenturkan oleh kepentingan jangka pendek yang berujung pada tumpulnya dalam pemberantasan korupsi, seperti didengungkan Presiden Prabowo Subianto berulang kali.
“Seharusnya kedua lembaga saling bersinergi, seperti amanat gerakan mahasiswa 1998 dalam membongkar praktik korupsi. Presiden juga sudah minta pemberantasan korupsi diintensifkan, ” pinta Edison.
Serangan, pinjam istilah Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah saat Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan kali kedua ke KPK belum lama ini bukan pertama atas dirinya.
Saat dirinya bersama Tim Satgassus kencang tangani Skandal Tambang Timah Ilegal sempat dikuntit Oknum Densus 88 Jateng dan Drone seliweran di atas Kantor Jampidsus, Kejaksaan Agung, 2024.
DIPERCAYA PRESIDEN
Di tengah serangan yang bertubi-tubi pria berdarah Lahat, Sumsel ini justru dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sesuai Perpres Nomor 5/2025, tanggal 21 Januari 2025.
Terakhir, bahkan berhasil sita 1 juta hektar lebih hutan yang ditanami kelapa sawit milik Taipan dan diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara- (BUMN).
Kinerja Satgas PKH sangat diapresiasi berbagai pihak karena hanya dalam waktu 2 bulan menunjukan kinerja membanggakan !
MASSA LEBIH BESAR
Edoy sapaan akrab Edison Tamba yang sengaja datang dari Sumut untuk menunjukan sikap berjanji akan datangkan massa lebih besar, bila KPK masih berdiam diri tidak bersikap.
“Kami datang jauh-jauh dari Sumut ke KPK untuk menunjukan dukungan ke Jampidsus agar tidak terpengaruh atas laporan tersebut. Bila, KPK tidak bersikap kami akan kerahkan massa lebih ih besar kepung gedung KPK, ” tegasnya.
Alasannya jelas, pelaporan itu sengaja untuk melemahkan Kejagung. Selain itu, tidak didukung alat bukti dan berdasar asumsi alias karangan layaknya Cerpen.
“Harusnya, mereka melaporkan aneka kasus besar bukan justru, melaporkan Kejagung yang terbukti berhasil buktikan aneka Mega Skandal Korupsi di Pengadilan dan Miskinkan koruptor, ” ujarnya penuh semangat 45.
“Inilah yang kemudian menjadi dugaan kami adanya para pihak yang terkait atau jadi sasaran penyidikan oleh Kejagung melakukan perlawanan. Istilahnya Serangan Balik Koruptor, ” tandas Edoy.
TIDAK DITEMUKAN PELANGGARAN
Disamping itu, tambah Edoy Komisi Kejaksaan (Komjak) telah memeriksa Jampidsus dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran kewenangan dalam menjalankan tugasnya, dan bersih dari dugaan korupsi.
“Komjak sebagai lembaga pengawasan Kejaksaan sudah memeriksa Jampidsus dan tidak ditemukan pelanggaran, ” pungkas Edoy.
Sebelum ini, Ketua Komjak Prof. Dr.
Pujiyono Suwadi menyatakan telah memeriksa dan klarifikasi terhadap Jampidsus dan tidak ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
‘Kami merespons isu yang berkembang dan telah memeriksa serta klarifikasi dan tidak ditemukan pelanggaran, ” beber Pujiyono kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Jauh sebelumnya, Kapuspenkum (saat itu) Dr. Ketut Sumedana dan Kepala BPA Dr. Amir Yanto telah tegaskan lelang dilakukan Pusat Pemulihan Aset yang berada dalam struktur Jaksa Agung Muda Pembinaan bukan oleh Jampidsus.
Juga, penjualan saham itu mengikuti harga saham yang diperdagangkan di Pasar Bursa Saham sehingga bersifat fluktuatif.(ahi)
