Lima Pejabat Kemdag Borongan Diperiksa Ungkap Mafia Migor

PORTALKRIMINAL.ID-JAKARTA: Tidak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung langsung memeriksa secara borongan 5 Pejabat Kementerian Perdagangan (Kemdag), Selasa (12/4).

Pemeriksaan ini tindak lanjut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan,  Senin (4/4) terkait Perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO)  dan Turunanannya alias Mafia Minyak Goreng (Migor),   sejak Januari 2021-Maret 2022.

Namun, kelima Pejabat Kemdag masih bisa pulang melenggang, karena status mereka masih saksi juga belum dicegah ke luar negeri. 

Ini kasus kedua,  setelah kasus Impor Baja membuat Para Pejabat Kemdag harus bergantian datang ke Gedung Bundar,  Kejagung. 

“Mereka diperiksa sebagai saksi terkait proses pembuktian (guna membuat terang tindak pidana,  Red),  ” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana,  Selasa (12/4) malam. 

Kelima Pejabat Kemdag yang diperiksa,  terdiri DM selaku Kasubid  Tanaman Tahunan), R (Ketua Tim Bidang Perkebunan), SM (Anggota Verifikator).

Serta,  Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu)  dan F (Anggota Verifikator). 

Dalam perkara Impor Baja atau Besi sejumlah Pejabat Direktorat Impor,  Ditjen Daglu juga sudah diperiksa, antara lain Moga Simatupang (Direktur Impor). 

PERSETUJUAN EKSPOR

Berbeda dengan Perkara Impor Baja terkait penyalahgunaan Surat Penjelasan (Sujel) dari Direktur Impor,  kali ini terkait Penyalahgunaan Persetujuan Ekspor (PE) kepada Eksportir Migor, 2021- 2022.

Seperti,  Impor Baja dalam perkara terakhir ini Kejagung menduga ada  Gratifikasi dibalik pemberian PE kepada PT. Mikie Oleo Nabati Industri dan PT. Karya Indah Alam Sejahtera dan lainnya. 

Perkara Ekspor CPO dan Turunan berawal dikeluarkannya Persetujuan Ekspor (PE) kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya, karena tidak memenuhi syarat DMO-DPO.

Antara lain, PT. Mikie Oleo Nabati Industri (OI) tdan PT. Karya Indah Alam Sejahtera (IS) yang  tetap mendapatkan PE dari Kemdag.

Akibat,  tidak dipedomani pemenuhan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) oleh Oknum Jajaran Kemdag membuat harga penjualan didalam negeri (DPO) melanggar batas harga yang ditetapkan pemerintah dengan menjual minyak goreng di atas DPO yang seharusnya (di atas Rp 10.300,-).

Tidak hanya itu,  dari temuan disinyalir adanya gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan PE kepada Eksportir.

Dugaan permufakatan jahat antara para Oknum Kemdag dengan para Ekspotir, dalam kurun waktu 1 Februari -20 Maret 2022 berakibat langka dan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. (ahi