Pimpin Rapat Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan, Sesjamintel: Kita Satukan Visi Agar Berjalan Tepat Waktu

Proyek Dikawal Senilai 5, 170 Triliun

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono pimpin rapat pendahuluan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Program Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026.

Rapat yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin (18/5) dihadiri Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada Jamintel, perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tingg yang hadir secara daring.

Sarjono Turin menjelaskan Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5, 170 triliun ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM.”

Pada kesempatan tersebut, mewakili Jamintel, Turin menambahkan proyek tersebut menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri.

Disamping itu, lanjut Turin yang banyak bergelut dengan penanganan kasus korupsi, di KPK dan Gedung Bundar, Kejagung proyek tersebut dapat mendorong pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi berantas kemiskinan.

SATUKAN VISI

Tentang peran Kejaksaan, Turin lulusan FH- Universitas Jambi ini menerangkan bahwa Kejaksaan bertugas melakukan pengawalan sesuai tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.

Langkah mitigasi ini diajukan Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada Jamintel antisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, baik bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.

Kepada para peserta rapat, dia tekankan kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dan sinergi yang kokoh dari seluruh pemangku kepentingan agar proyek dilaksanakan Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.

“Rapat pendahuluan ini menjadi langkah awal penting untuk satukan visi, misi dan rumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkas Turin.(ahi)