PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Excited ! Satgas Pelaksana Penertiban Kawasan Hutan (PKH) beri kado istimewa pada Kemerdekaan ke-80.
Seluas 3 juta hektar lahan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh para Taipan dikembalikan lagi Ibu Pertiwi.
Istimewanya lagi. Pencapaian target 3 juta hektar kawasan hutan industri, pinjam istilah Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah hanya butuh waktu 7 bulan !
Capaian Satgas PKH yang diketuai ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR- DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Tujuh bulan dihitung dari pembentukan Satgas PKH atas diterbitkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025.
Memang, Febrie tidak sendirian bekerja. Dia dibantu oleh Kasum TNI Letjen Richard TH Tampubolon (Wakil Ketua I), Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada (Wakil Ketua II) dan Wakil Ketua III Agustina Arumsari (Deputi Bidang Investigasi BPKP).
Selain itu, dia juga dibantu oleh Tim Pengarah yang diketuai Menhan Jenderal Purn TNI. Sjafrie Sjamsoeddin dengan anggota Jaksa Agung dan sejumlah menteri terkait.
Namun tak urung pencapaian Satgas PKH ini membuat Mantan Presiden DPP KAI periode 2019 -2024 Erman Umar kagum.
Rasa kagum itu disampaikan dikarenakan capaian itu diraih saat Febrie dalam kapasitas Jampidsus di waktu yang sama harus menangani aneka Mega Skandal Korupsi.
“Kita tidak mengkultus Pak Febrie, seperti banyak terjadi pada 10 tahun terakhir, namun kepemimpinannya suka tidak suka rasanya patut diteladani sebab mampu menjalankan dua tugas besar bersamaan dengan baik, ” katanya, Jumat (15/8).
Perpres 5/2025 disamping bertujuan melakukan penertiban kawasan hutan, juga pengembalian aset negara dan peningkatan penerimaan negara.
Sampai pertengahan tahun ini, total penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan Non -PBB capai angka Rp 615, 37 miliar.
“Jadi, Pelaksana Satgas PKH tidak hanya mampu memulihkan aset negara juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara, ” puji Erman yang sejak 2024 (hingga 2029) ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP KAI periode 2024- 2029.
Catatan lain, sehari sebelum digelar Sidang Tahunan MPR, Febrie bersama Pengurus Satgas PKH masih sempat ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Kepergian Febrie tersebut guna
melakukan penertiban kawasan hutan yang dikuasai oleh PT. Sampewali.
Sampewali kuasai lahan 24. 233 Ha guna tanaman keras sesuai perizinan, faktanya ditanami sawit seluas 2. 429, 45 Ha.
TIDAK BERPENGARUH
Dibalik pencapaian yang melampaui ekspektasi tersebut, sebenarnya Febrie sering dirongrong tanpa sebab, seperti yang terjadi belum lama di kediamannya.
Tetapi peristiwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Alumni FH- Universitas Jambi satu angkatan dengan Sesjamintel Sarjono Turin tetap tampil seperti biasa dan senyum selalu menghiasi wajahnya, seperti saat ditemui wartawan usai Sholat Jumat di Masjid Al Adli, Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (15/8).
Penampilan bersahaja Jaksa Agung Muda berdarah Lahat, Sumsel ini pula sering membuat lawan terkecoh dan gigit jari.
Peristiwa yang belum lama terjadi di kediamannya bukan kali pertama. Pada 2024 dia sempat dikuntit oknum Densus dan Drone terbang di langit tempatnya bekerja (Gedung Menara Kartika Adhyaksa), tapi tidak menyurutkan langkah menuntaskan perkara skandal timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
“Ini yang membuat lawan terkecoh dan gigit jari, ” tutur Mantan Petinggi Kejaksaan Firdaus Dewilmar yang ditemui di Kejagung, Jumat (15/8).
CAPAIAN SATGAS
Dari catatan Portalkriminal, pencapaian target 3 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal itu dilakukan secara bertahap.
Mengacu keterangan Kapuspenkum (saat itu ) Dr. Harli Siregar pada Rabu (9/7) kawasan hutan yang berhasil dikuasai seluas 394. 547, 29 hektar diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola.
Penyerahan ini bagian dari dua penyerahan sebelumnya, yakni tahap I pada 10 Maret 2024 seluas 232. 868, 422 hektar dari penguasaan PT. Duta Palma Group dan tahap II pada 26 Maret 2025 seluas 216.997,750 hektare dari 109 perusahaan.
Total kawasan yang telah diserahkan hingga saat ini mencapai 833.413,461 hektare.
Jumlah tersebut bagian dari 2. 092. 393, 53 hektar kawasan hutan yang berhasil dikuasai lagi oleh Satgas PKH.
Kawasan tersebut tersebar di berbagai wilayah dalam dua tahap pelaksanaan.
Tahap I pada Februari–Maret 2025 seluas 1.019.000 hektare di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan 369 perusahaan.
Tahap II (April–Juni 2025) seluas 1.072.782,22 hektare di 12 provinsi, 108 kabupaten, dan 315 perusahaan.
Khusus untuk tahap III yang diserahkan lahan berasal dari 232 perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Terakhir, Jumat (15/8) dikuasai lagi 1 juta hektar lahan kawasan hutan, seperti disampaikan Presiden.
Total 3 juta hektar lahan kawasan hutan kembali ke penguasaan negara.
Pada penyerahan ketiga sebanyak 1 Juta hektar lahan pada Rabu (9/7) Febrie dihadapan Ketua Tim Pengarah Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Terkait menyampaikan pula Satgas juga menangani penertiban kawasan konservasi.
Dua di antaranya, adalah Taman Nasional Tesso Nilo (Riau) telah dikuasai kembali seluas ±81.793 hektare guna mengembalikan fungsi konservasi
Satunya lagi, Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) telah berhasil dikuasai kembali seluas 101.105 hektare sebagai bagian dari upaya menjaga situs warisan dunia versi UNESCO.(ahi)
