Oleh: Abdul Haris Iriawan *)
BIRAHI untuk terus berkuasa seringkali membuat mata (hati) dan telinga menjadi buta.
Buta akan kenyataan, buta akan konstitusi dan buta bahwa kekuasaan itu tidak abadi.
Gambaran ini rasanya tidak berlebihan, jika melihat aneka peristiwa lima bulan terakhir. Kita coba lihat bencana (longsor) di Sumbar, Sumut dan Aceh. Potongan pohon yang terukur dan berserakan menghancurkan rumah penduduk disebut batang kayu yang lapuk.
Anehnya, pejabat yang menyebutkan tersebut tidak dievaluasi (dicopot, Red) dan hilang seiring waktu.
Bumi ketiga provinsi yang gundul karena penebangan pohon untuk perkebunan kepala sawit disebut terjadi karena bencana alam. Tidak ada penelitian, tidak ada verifikasi. Lagi, seiring waktu, kasus itu hilang dimakan waktu.
Beberapa bulan kemudian, anak negeri dikejutkan dengan penebangan pohon jutaan hektar di kawasan hutan di Papua yang berstatus tanah adat. Dalih untuk Food Estate.
Ketika anak negeri menyoal dan melukiskan dalam filem pesta babi. Semua terkejut dan terakhir, ada pelarangan pemutaran filem tersebut.
Contoh lain, pemaksimalan pengembalian kerugian negara dari perkara korupsi dan denda administratif dari pengrusakan hingga mencapai Rp 60 triliun lebih yang dilakukan secara sukses oleh Jampidsus/Ketua Palksana Satgas PKH.
Namun, para saat yang sama dilakukan pemborosan keuangan negara. Uang negara Rp 100 miliar digunakan untuk membelikan sapi Qurban atas nama penguasa. Kopdes dan aneka proyek yang tidak disertai perencanaan dan pengawasannya yang akurat: Pokoke.
Padahal, di bagian lain terjadi devisit APBN 2026. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa nyaris tidak bisa tidur nyenyak dan sempat dibuat sakit, berusaha agar pendapatan negara dimaksimalkan.
Semata agar devisit APBN 2026 berkurang.
Terakhir, beleid Menteri Agama yang minta warga yang akan melakukan Qurban (dan sumbangan masjid) ,diserahkan kepada Pemerintah. Biar pemerintah yang mengalirkan kepada masyarakat.
PERMUFAKATAN JAHAT ?
Dari aneka peristiwa tersebut makin tetang-benderang bahwa pemerintah tidak peduli atas kehidupan rakyat.
Kondisi tersebut makin memperkuat bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke bawah.
Nyaris, tidak kedengaran pemidanaan terhadap korporasi terhadap bencana di tiga provinsi dan upaya rehabilitasi kawasan hutang yang gundul.
Entah mereka bagian dari tim sukses dan atau dekat dengan penguasa sehingga mereka peroleh priveleges ? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
Kebusukan ini makin menjadi-jadi karena DPR yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat hanya diam menikmati aneka fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat.
Rasanya tidak berlebihan bila disebut telah terjadi “permufakatan jahat” yang sering digunakan tim penyidik untuk menggambarkan praktik koruptif pada aneka proyek pemerintah.
Praktik aneka penambangan sumber daya alam yang masif di sejumlah provinsi tidak pernah diungkapkan berapa yang diperoleh negara dan digunakan untuk apa.
Rakyat, seperti di Babel sebagai contoh ekstrim hidupnya makin menderita. Bukan saja karena bekas lahan tambang timah dibiarkan tanpa rehabilitasi dan banyak memakan korban.
Lebih dari itu, sebagai pemilik asli lahan bahkan sebelum Indonesia mereka tidak punya akses sama sekali. Hanya menjadi penonton !
Pemandangan serupa juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi dan Papua.
Rakyat tidak diberdayakan sama sekali.
Saat, mereka menuntut haknya mereka dihadap-hadapkan dengan aparat berseragam.
JABATAN ITU AMANAH BUKAN HAK
Rakyat tidak diam. Ruang Medsos adalah bukti. Saban waktu, mereka menyuarakan keprihatinan. Kendati, mereka harus berhadap-hadapan dengan para influencer dan Buzzer berbayar.
Fenomena ini dapat disebut kebangkitan rakyat atas hak-haknya sebagai warga negara.
Dengan asumsi rakyat negeri ini sekitar 275 juta, maka setengahnya hampir dipastikan memiliki telepon genggam.
Dengan demikian, mereka dapat mengikuti perkembangan geranyar di negeri.
Mereka merasa kehidupan dan masa depan mereka sudah terancam.
Tentu, kita tidak ingin peristiwa 8 juta rakyat AS turun ke jalan serentak di 50 Negara belum lama ini sebagai bentuk protes kebijakan Donald Trump terjadi disini.
Oleh sebab itu, kita penuh harap penguasa tidak mabuk kekuasaan dan birahi ingin berkuasa kembali pada periode berikutnya.
Jabatan itu adalah Amanah bukan Hak.
Sesungguhnya, mereka adalah Pelayan rakyat.
Mereka digaji dari pajak rakyat dan karenanya harus dapat mempertanggung jawabkanya kepada rakyat. Bukan sebaliknya rakyat mengemis kepada penguasa !
Pak Harto adalah contoh nyata. Dia dipaksa harus mundur dari singgasananya dan dijadikan tersangka perkara pengelolaan 7 Yayasan yang dipimpinnya.
Walau, belakangan mereka mengakui Pak Harto telah berbuat banyak untuk anak negeri. Lapangan kerja terbuka lebar, kesehatan terjamin dan terakhir bisa membuat pesawat CN 235.
Bandingkan dengan kondisi bangsa 10 tahun terakhir.
Silahkan opsi mana yang mau dipilih ? (Wartawan Senior *)
