Oleh: Abdul Haris Iriawan *)
RAKYAT turun, rakyat bicara, rakyat ingin didengarkan.
Elit kaget, elit sibuk cari keselamatan masing -masing.
Ini adalah gambaran yang terjadi pada pekan ini. Gambaran yang tidak diduga rakyat dan elit ini telah, sedang dan tengah terjadi di seantero negeri.
Semua menunggu. Apa yang akan terjadi besok dan seterusnya penuh rasa was-was.
Rasa was-was tak bisa dihindari karena sampai detik ini belum ada sikap tegas dari pemangku jabatan.
Pada akhirnya, aksi demonstrasi oleh rakyat pemegang kedaulatan terus berkembang.
Tidak lagi didominasi oleh pengemudi Ojol dan mahasiswa, tapi rakyat dalam pengertian sesungguhnya yang menjadi korban aneka kebijakan yang memiskinkan mereka.
Mulai, kenaikan PPN sampai 12 persen, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dan aneka pajak lainnya.
Sebaliknya, pemegang kekuasaan dan jejaringnya terus menikmati uang pajak dari rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran mereka.
Terakhir, tunjangan perumahan buat wakil rakyat sampai Rp 50 juta per bulan dan kenaikan gaji berlipat.
Bahkan, tanpa malu dan sensitivitas mereka pertontonkan dengan aneka joget sebagai puncak kegembiraan di atas penderitaan rakyat !
Tragis. Negara yang baru rayakan Kemerdekaan ke-80. Kesejahteraan rakyat yang diamanatkan konstitusi makin jauh panggang dari api.
Penegakan hukum tak kalah memprihatinkan dada rakyat. Hakim perkara Ronald Tannur dan hakim tiga tersangka korporasi perkara CPO dan lainnya ditangkap karena terima gratifikasi.
Terakhir, Silfester Matutina yang terang- terang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sejak 2019 tidak dieksekusi !
DERETAN ANGKA STATISTIK
Lalu apa yang harus dilakukan ?
Mengacu kepada aksi demonstrasi para tahun 1966, aksi Malari 1974 dan terakhir Peristiwa 1998, maka pendekatan tidak lagi dilakukan cara militeristik.
Namun, harus lebih jauh dari itu kepada sumber masalah.
Masalahnya, bukan pada Presiden Prabowo Subianto tapi pada perilaku jajaran pejabat di sekitarnya.
Jadi, titik berat bukan bagaimana meredam aksi rakyat tersebut, tapi bagaimana mengoreksi aneka kebijakan secara gentle.
Para pembantu Presiden yang membuat berbagai putusan yang tak pro rakyat diminta untuk secara sukarela mengundurkan diri atau Presiden langsung mencopot anggota kabinetnya.
Terakhir, menghindari peristiwa berulang hendaknya pemegang kekuasaan buang jauh-jauh pikiran rakyat sekedar deretan angka statistik yang tidak memiliki kuasa dalam setiap pengambilan kebijakan.
Yang penting bagaimana mengamankan DPR. Urusan selesai.
Lalu, ikuti mencabut berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat.
Entah itu, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, PPN 12 persen dan UU Cipta Kerja.
Rakyat sudah menjerit. Mereka tidak butuh Bansos, tapi kebijakan yang berpihak padanya dalam artian sesungguhnya bukan sekedar retorik.
Serta pilih pembantu presiden tidak sekedar bersandar pada pertimbangan politik hanya untuk mengamankan kelanggengan kekuasaan.
Namun, tunjuk pembantu presiden yang kredibel dan memiliki kapasitas serta kapabilitas.
Negeri ini bukan milik Anda, tapi kita semua.
Cita-cita Founding Fathers ingin menciptakan keadilan sosial dan persamaan di depan hukum harus diwujudkan. Bukan sekedar dibacakan dalam setiap seremoni.
Saya yakin se-yakinnya, jika semua itu dilakukan. In Shaa Allah aksi tersebut dapat diredam.
Saya, Anda, kita dan kami ingin melihat Indonesia Raya berkibar dan abadi sampai akhir zaman. (Wartawan Senior”)
