LEPAS dari aneka dugaan pengalihan isu dibalik pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya yang kemudian diikuti penetapan tersangka dan lalu dijebloskan ke Bui oleh Kejaksaan, Rabu (3/6) petang, kita patut apresiasi.
Ini artinya, Presiden telah “mendengar”h jeritan rakyat sejak program MBG yang membakar duit setoran pajak rakyat hingga Rp 350 triliun lebih, dilaksanakan.
Dimana ratusan anak-anak kita keracunan seperti di Jawab Barat dan provinsi lain.
Juga terkuaknya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat baik eksekutif dan legislatif di balik pendirian dapur-dapur umum.
Nyaris proyek itu hanya menjadi bancakan pejabat dengan mengorbankan anak-anak sebagai objek memperkaya diri dan kelompok. Nauzubillah min Dzalik !
Berikutnya, kita juga patut acungkan jempol kepada Satker Jampidsus, Kejaksaan Agung yang bergerak cepat paska dicopotnya Dadan dkk sehari sebelumnya.
Langkah serba cepat Jajaran Pidsus alias Gedung Bundar, Kejagung ini menunjukan bahwa mereka bisa membongkar aneka kasus korupsi apa saja, sesulit apapun sepanjang ada Green Light dari penguasa.
PENOLAKAN ITALIA ?
Sebelum ini sempat berkembang isu liar bahwa pencopotan Dadan Dkk hanya untuk alihkan isu seringnya Presiden ke luar negeri dan terakhir “penolakan” Pemerintah Italia dan Hungaria terkait rencana kedatangan Presiden dari Perancis setelah bertemu Macron.
Isu kemudian makin berkembang setelah Dino Patti Djalal sempat “kritisi” yang kemudian disikapi Seskab Teddy Indra Wijaya dengan tajam.
Anies Baswedan pun lalu turun gunung dan ikut “jernihkan” polemik dengan menyebut Dino adalah Diplomat Karier yang merintis dari bawah (secara tak langsung tepis bahwa Dino tidak profesional karena hanya menjabat Wamenlu selama 3 bulan, Red).
Benar atau tidak, waktulah akan menjawabnya. Waktu tidak dapat diakali apalagi diatur sesuai keinginan penguasa ?
PINTU MASUK
Mari kita tinggalkan aneka isu tersebut. Kita kembali kepada pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka.
Sikap tegas ini secara tidak langsung menggambarkan Pemerintah serius mendengarkan suara rakyat.
Artinya, para Menteri dan atau Kepala Lembaga lain bisa dilakukan hal yang sama. Dengan catatan kerja tidak becus dan sarat aroma koruptif serta “doyan” perempuan lain.
Seperti terungkap dari Medsos banyak ditemukan berbagai polah dan tindak tanduk petinggi yang jauh dari harapan atau ekspetasi rakyat.
Presiden harus sikapi dan cek langsung kebenaran informasi tersebut tanpa pihak ketiga sehingga tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi.
Saya dan banyak pihak tahu bahwa Presiden orang terlalu baik dan karena terlalu baik, justru seringkali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok oleh para pembantu bapak.
Sebut saja, informasi yang berkembang soal dugaan keterlibatan Wamen Imipas dalam kasus Imigrasi di Jakarta Barat, lalu informasi dana Zakat dan Qurban diserahkan kepada Pemerintah (Kementerian Agama, Red), padamnya listrik di Sumatera dan lain sebagainya.
Saya dan Publik hanya ingin tata kelola pemerintahan diurus oleh orang tepat dan memiliki rekam jejak.
Bukan karena tiba-tiba doktor, tiba-tiba profesor dan atau pendukung Pilpres langsung percaya.
Presiden itu pelaksana kedaulatan 275 juta rakyat. Merekalah sebenarnya pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, kepentingan mereka yang harus dikedepankan bukan Parpol Pendukung dan atau teman sejawat !
Saya yakin kepercayaan kepada Presiden akan kembali naik setelah sempat melorot dari aneka statement yang saling bertolak belakang.
Dengan catatan, Presiden segera evaluasi pembantu bapak lainnya. Jika masih membandel, copot ganti dengan yang mumpuni dan tidak memiliki rekam jejak negatif.
Bapak Presiden punya kesempatan untuk membuktikan kepada Publik bahwa bapak benar mendengarkan suara hati rakyat dan akan dikenang oleh sejarah sebagai Presiden yang mengangkat harkat rakyat dari kemiskinan.
DITUNTASKAN
Bagi Kejaksaan sendiri, penetapan Dadan Dkk sebagai tersangka adalah pintu masuk untuk menuntaskan perkara yang mangkrak.
Mulai kasus Penggadaan Tower Transmisi PLN berbiaya Rp 2, 15 triliun, Sritex Jilid II yang diduga merugikan negara Rp 2, 5 triliun dan kasus Pajak Bos Djarum Victor Rachmat Hartono.
Perkara PLN disidik sejak Mei 2022 Sritex Jilid II pada Maret 2025 dan kasus pajak pada Oktober 2025.
Perkara ini belum termasuk perkara M. Riza Chalid yang buron sejak Agustus 2025 dan diduga bersembunyi di Malaysia.
Dengan asumsi, sudah dikantongi Green Light dari Pemerintah, kita yakin semua perkara tersebut dapat dituntaskan.
Sudah tiada waktunya lagi berdebat. Bila Pemerintah belum memberikan Green Light, maka saatnya sampaikan isyarat tersebut.
Kita sudah capek dengan aneka alasan yang nampak masuk akal, tapi sesungguhnya suka tidak suka ada priveleges terhadap mereka.
Kita tidak butuh alasan.
Ayo Pak Prabowo tunjukan Anda sebagai Macan Asia.
Publik tunggu aksi bapak berikutnya.
(Wartawan Senior *)
