Permufakatan Jahat dengan Penyelenggara Negara
PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Korporasi PT. Bumi Sentosa Jaya ditetapkan tersangka korporasi perkara tata kelola pertambangan nikel di Sultra 2013-2025: Isyarat PT. CCM dan Foster & Oil Energy bakal menyusul (dalam perkara terpisah).
“Kenapa tidak ? Sepanjang ditemukan alat bukti, ” kata Pegiat Anti Korupsi Iqbal Daud Hutapea dalam perbincangan dengan Portalkriminal. Id., Selasa (10/11).
PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dijadikan tersangka setelah ditemukan bukti yang cukup dalam gelar perkara (ekspose), Jumat (6/11) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.
Sedangkan pemiliknya Arif Kurniawan alias penerima manfaat dari PT. BSJ sudah keburu kabur ke luar negeri dan Kejagung sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi guna mengejar pengusaha hitam tersebut.
Menurut Iqbal yang juga Ketua Tim Advokasi Patriot Indonesia (TAPI), langkah menjadikan mereka sebagai tersangka korporasi sejalan dengan tekad Kejagung maksimalkan pengembalian kerugian negara.
Selain itu, sambung Iqbal patut diduga korporasi telah dijadikan alat untuk memperkaya diri dan atau orang atau pihak lain. Serta dugaan kerugian negara yang cukup besar.
Kasus PT. CCM di Kaltara diduga merugikan negara Rp 4 triliun. Foster & Oil Energy terkait KSO dengan PT. Migas Kota Bekasi merugikan negara sekitar Rp 2 triliun.
“Kita dukung penuh langkah Kejagung, ” ujar Iqbal sekaligus mengakhiri perbincangan.
Dalam catatan ada perkara lain terkait penyerobotan lahan milik PT. Inhutani V di Lampung oleh PT. PSMI. Sampai kini, belum diketahui perkembangan terakhir.
Penyidikan perkara tata kelola tambang nikel di Sultra didasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
PENAMBANGAN ILEGAL
Kapuspenkum Anang Supriatna menjelaskan langkah menjadikan PT. BSJ sebagai tersangka setelah didahului pemeriksaan atas 36 saksi dan penyitaan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain itu, masih kata Anang kepada wartawan pada Senin (10/11) langkah tersebut didukung dari pendalaman atas proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
“Dari proses tersebut, akhirnya diperoleh bukti bahwa dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), ” beber Anang.
Dari penyidikan, diketahui PT. BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Diduga praktik itu bisa berlangsung tentrem karena kerjasama dengan penyelenggaran negara.
Oleh karena itu, Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
“PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya, ” ungkap Anang.
Belakangan terungkap, dugaan adanya praktik suap dan atau gratifikasi kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
“Penyidik akan mendalami dan kemudian menentukan sikap, ” ucap Anang.
MENYUSUL
Dari berbagai informasi, Kejagung juga bakal sasar sejumlah korporasi yang diduga terafiliasi dengan PT. Bumi Sentosa Jaya dan dijadikan alat untuk memperkaya diri.
Langkah tersebut Idak lepas dari temuan penggeledehan di 6 kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan bekerjasama dengan Tim Forensik Digital, pada Jumat (6/11) dan Senin (9/11).
Kantor perusahaan yang digeledah, adalah Kantor PT. ANI di Kota Kendari, Kantor PT. ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT. AMI di Kota Kendari, Kantor PT. AMI di Kabupaten Buton Tengah dan Kantor PT. AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT. BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian, ” pungkas Anang.(ahi)
